Jadwalkan Demo

Ketahui Apa Itu NPWP Non-Efektif (NE) dan Dampaknya terhadap Wajib Pajak

Rizka Maria Merdeka | February 21, 2024 | Pajak
by GreatDay HR

Dalam dunia perpajakan, pemahaman mengenai status Wajib Pajak Non Efektif (WP NE) menjadi sangat penting. WP NE adalah status khusus yang diberikan kepada Wajib Pajak yang tidak lagi aktif dalam menjalankan usaha atau tidak memperoleh penghasilan yang kena pajak. 

Artikel ini akan membahas secara pengertian NPWP Non-Efektif serta mengenai kriteria yang menetapkan seorang WP sebagai Non Efektif, serta prosedur pengajuan dan dampak yang dapat dihadapi oleh WP yang NPWP-nya Non-Efektif.

Baca selengkapnya!

Baca juga: Simak Cara Menghitung Tarif Pajak Efektif (TER) Terbaru 2024

Apa itu NPWP Non-Efektif (NE)?

NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) non efektif dapat merujuk pada beberapa situasi di mana NPWP seseorang atau perusahaan tidak berfungsi atau tidak efektif dalam konteks administrasi perpajakan.

Sederhananya, hal ini merupakan kondisi di mana seorang wajib pajak dapat mengajukan status tersebut ketika mereka dibebaskan dari pemantauan administratif rutin terkait kewajiban penyampaian surat pemberitahuan atau SPT. Jika seorang wajib pajak telah dinyatakan sebagai non efektif, mereka yang biasanya dikenakan pajak penghasilan tidak lagi diwajibkan untuk melaporkan SPT Tahunannya karena kewajiban pelaporan pajaknya dihapuskan sementara, selama wajib pajak mempertahankan status non efektif. 

Berikut beberapa alasan mengapa NPWP dapat dianggap non efektif:

1. Ketidakaktifan atau pembatalan NPWP

NPWP dapat dianggap non efektif jika sudah tidak aktif atau dibatalkan oleh otoritas pajak. Ini bisa terjadi jika seseorang atau perusahaan tidak memenuhi kewajiban perpajakan, tidak melakukan pelaporan secara tepat waktu, atau melanggar ketentuan pajak lainnya.

2. Data tidak valid

NPWP dapat dianggap non efektif jika data yang terkait dengan NPWP tersebut tidak valid atau tidak akurat. Misalnya, jika ada kesalahan dalam nama, alamat, atau informasi lain yang terkait dengan NPWP, hal ini dapat membuat NPWP menjadi tidak efektif.

3. Tidak digunakan dalam transaksi pajak

NPWP seharusnya digunakan dalam semua transaksi pajak. Jika seseorang atau perusahaan tidak menggunakan NPWP saat melakukan transaksi yang memerlukan identifikasi pajak, maka NPWP tersebut dianggap tidak efektif dalam konteks tersebut.

4. Tidak melakukan pelaporan pajak

NPWP seharusnya digunakan untuk melaporkan pendapatan dan kewajiban perpajakan lainnya. Jika seseorang atau perusahaan tidak melaporkan pajak secara tepat waktu atau tidak sama sekali, NPWP dianggap tidak efektif.

Penting untuk selalu menjaga keaktifan dan keefektifan NPWP agar terhindar dari sanksi perpajakan dan masalah administrasi lainnya. Jika ada masalah dengan NPWP, sebaiknya segera menghubungi otoritas pajak terkait untuk mendapatkan bantuan dan informasi lebih lanjut.

Baca juga: Tarif Pajak Terbaru Sudah Berlaku! Ini Penjelasan Mengenai TER PPh 21 Sesuai PP 58/2023

Dampak dari status pajak NE (Non-Efektif)

Berikut adalah tantangan yang akan dihadapi oleh Wajib Pajak (WP) yang memiliki status Non Efektif (NE) atau NPWP NE:

1. WP Non Efektif Kesulitan dalam Melakukan Aktivitas Perpajakan

Keberadaan status NE akan menyulitkan WP dalam menjalankan aktivitas perpajakan yang berkaitan dengan pelaporan SPT Tahunan dengan seharusnya. WP yang berbisnis dan tidak melaporkan SPT Tahunan seperti yang seharusnya akan mengalami pemblokiran akses terhadap layanan perpajakan.

Layanan pajak tertentu tidak dapat diakses oleh WP dengan status NPWP NE, termasuk permintaan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP), baik secara online maupun melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Sistem akan menolak dengan alasan ‘status wajib pajak non efektif’, sehingga NSFP tidak dapat diterbitkan.

WP juga akan mengalami kesulitan dalam mengurus Surat Keterangan Bebas (SKB), yang sangat penting terutama bagi WP dengan peredaran bruto tertentu, untuk menghindari potongan atau pemungutan pajak seperti PPh 21, PPh 22, PPh 22 impor, dan PPh 23.
Selain itu, WP akan menghadapi kendala dalam menerbitkan Faktur Pajak Keluaran, yang umumnya dibutuhkan dalam transaksi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Pemerintah Daerah.

WP yang terblokir karena status NE juga akan menghadapi kesulitan dalam proses pelayanan perpajakan lainnya.

2. WP Non Efektif Terbebas dari Pajak, Namun dengan Syarat

Status NE dapat menjadi lega bagi WP yang tidak lagi aktif dalam kegiatan usaha dan tidak memperoleh penghasilan. WP tersebut mungkin berkeinginan untuk menghapus NPWP.
Meskipun WP dalam status NE dapat terbebas dari kewajiban perpajakan, namun ada syarat yang harus dipenuhi. Status NE dapat diberikan kepada WP yang dalam kondisi pailit dan sedang dalam proses pembuatan akta pembubaran.

Meskipun terbebas dari pajak, WP dalam status NE tetap harus mengurus penerbitan Surat Tanda Penerimaan (STP) atas tindakan ketidakpatuhan perpajakan sebagai tanggung jawabnya. STP tersebut tetap harus dilunasi sebelum NPWP dihapus.
Penghapusan NPWP tidak hanya melalui surat permohonan, melainkan melalui pemeriksaan lain. WP harus memenuhi berbagai persyaratan, termasuk tidak memiliki tunggakan pajak. Jika masih ada tunggakan pajak, WP harus menyelesaikannya terlebih dahulu sebelum NPWP dapat dihapus.

Dengan demikian, pengertian WP dengan status NPWP Non Efektif adalah bahwa meskipun NPWP tetap terdaftar dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), WP tidak memiliki kewajiban untuk membayar dan melaporkan pajaknya. WP Non Efektif tidak dapat melakukan aktivitas perpajakan, termasuk pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa, karena untuk sementara waktu dikecualikan dari pengawasan administrasi rutin.

Kriteria dan tahap pengajuan NPWP Non-Efektif

Kriteria Wajib Pajak Non-Efektif

Kriteria yang menetapkan seorang Wajib Pajak sebagai Non-Efektif atau WP NE adalah sebagai berikut:

1. WP orang pribadi yang tidak lagi aktif dalam kegiatan usaha atau pekerjaan bebas

WP yang merupakan orang pribadi dan telah berhenti menjalankan kegiatan usaha atau tidak lagi melakukan pekerjaan bebas.

2. WP orang pribadi yang tidak berkegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan penghasilan di bawah PTKP

Orang pribadi sebagai WP yang tidak melakukan usaha atau pekerjaan bebas, dan penghasilannya berada di bawah batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

3. WP orang pribadi yang tinggal di luar negeri lebih dari 183 hari dan tetap sebagai Warga Negara Indonesia

Orang pribadi sebagai WP yang tinggal di luar negeri selama lebih dari 183 hari dalam periode 12 bulan, tanpa maksud untuk keluar atau meninggalkan status sebagai Warga Negara Indonesia.

4. WP yang mengajukan permohonan penghapusan atau tidak memenuhi persyaratan subjektif atau objektif

WP yang telah mengajukan permohonan penghapusan NPWP dan belum menerima keputusan, atau wajib pajak yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif atau objektif namun belum menjalani proses penghapusan NPWP dengan kondisi seperti berikut:

  1. Orang Pribadi perempuan kawin dengan NPWP yang berbeda dari suaminya dan tidak berniat memenuhi kewajiban perpajakan secara terpisah.
  2. Orang Pribadi dengan NPWP sebagai anggota keluarga atau tanggungan dengan kode cabang tertentu.
  3. WP bendahara pemerintah yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai wajib pajak karena tidak lagi melakukan pembayaran dan NPWP belum dihapus.
  4. WP yang tidak diketahui atau alamatnya tidak ditemukan.

5. WP yang selama tiga tahun berturut-turut tidak melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan

WP yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan, baik dalam hal pembayaran pajak maupun penyampaian SPT Masa atau SPT Tahunan, selama tiga tahun berturut-turut.

6. WP orang pribadi yang sudah meninggal, namun ahli waris belum melakukan pemberitahuan atau penghapusan NPWP

Orang Pribadi sebagai WP yang telah meninggal, tetapi ahli warisnya belum memberikan pemberitahuan resmi secara tertulis atau belum mengajukan penghapusan NPWP.

Baca juga: Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang Perlu Diketahui

Tahap pengajuan Wajib Pajak Non-Efektif

Wajib Pajak (WP) yang telah menghentikan usahanya dan berkeinginan untuk menghapus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat mengajukan permohonan status WP Non Efektif (WP NE) melalui Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Proses ini dimulai dengan mengajukan permohonan secara manual atau daring. Jika WP memilih untuk mengajukan secara manual, langkah-langkahnya sebagai berikut:

  1. WP pergi langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang terdaftar untuk mengajukan permohonan. Jika WP adalah badan usaha, disarankan membawa cap perusahaan.
  2. WP menuju bagian Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) di KPP.
  3. WP diminta untuk mengisi formulir permohonan sebagai WP Non Efektif (NE).

Sedangkan untuk pengajuan secara daring, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

  1. Mengakses situs pajak.go.id dan mengisi formulir penghapusan NPWP melalui aplikasi e-Registration.
  2. Menandatangani formulir secara elektronik atau digital untuk memberikan kekuatan hukum dan keabsahan.
  3. Setelah formulir penghapusan NPWP diisi lengkap, WP mengirimkan dokumen tersebut bersama dokumen persyaratan lainnya ke KPP tempat WP terdaftar.
  4. Setelah KPP menerima dokumen lengkap, mereka akan menerbitkan Bukti Penerimaan Surat secara elektronik.

Dengan demikian, proses pengajuan WP NE dapat dilakukan baik secara manual dengan datang langsung ke KPP, maupun secara daring melalui situs resmi perpajakan dengan mengisi formulir online.

Baca juga: Pengertian, Tarif Pajak, Wajib Pajak dan Contoh Perhitungan PPh 21

Hitung pajak penghasilan skema TER lebih mudah dengan GreatDay HR!

npwp non efektif gdhr

Pemberlakuan skema baru terkait peraturan penghitungan dan tarif pajak saat ini menjadi tantangan baru dalam manajemen penggajian. Pajak sendiri menjadi unsur kunci dalam perhitungan gaji perusahaan, sementara komponen gaji lainnya, seperti potongan, bonus, dan BPJS, juga harus dihitung secara akurat.

Aturan baru ini menimbulkan risiko kesalahan dalam penghitungan pajak karena sosialisasi dan pemahaman yang belum merata. Sementara dalam penghitungan gaji, kesalahan kecil pun dapat berdampak pada karyawan juga perusahaan. Untuk mengatasi hal ini, GreatDay HR menyediakan fitur Payroll yang membantu menyederhanakan pengelolaan gaji, termasuk perhitungan komponen pajak.

Anda tidak perlu khawatir tentang perubahan aturan pajak secara berkala karena GreatDay HR secara konsisten melakukan pembaharuan dan penyesuaian sesuai dengan aturan pajak terbaru, termasuk aturan mengenai Tarif Efektif Rata-rata (TER). Dengan aplikasi ini, penghitungan gaji dan pajak dapat dilakukan dengan lebih mudah dan cepat.

Jangan ragu lagi! Segera berlangganan dan unduh aplikasi GreatDay HR untuk penghitungan pajak yang lebih efektif!

Baca juga: Informasi Lengkap tentang Pemadanan NIK Menjadi NPWP: Ketentuan hingga Batas Waktunya

Trending Article
01
Rizka Maria Merdeka | November 28, 2023
22 Contoh Kelebihan dan Kekurangan Diri Saat…
02
Rizka Maria Merdeka | October 25, 2023
Penting! Panduan Lengkap Pangkat Golongan PNS Terbaru…
03
Rizka Maria Merdeka | November 18, 2021
14 Contoh Penulisan Notulen Rapat yang Tepat.…
Subscribe News Letter
Get notification on your email