Jadwalkan Demo

Peraturan Pemerintah Terbaru tentang Kebijakan Pengupahan di Indonesia

Rizka Maria Merdeka | May 16, 2024 | Payroll
by GreatDay HR

Membahas tentang upah dan kebijakan pengupahan di Indonesia merupakan topik yang krusial dalam memahami kesejahteraan tenaga kerja dan stabilitas ekonomi negara. Upah, sebagai kompensasi yang diterima pekerja atas jasa yang diberikan, tidak hanya mencerminkan nilai kerja tetapi juga menjadi elemen penting dalam keseimbangan kehidupan pekerja. Kebijakan pengupahan di Indonesia diatur melalui berbagai peraturan dan undang-undang yang memastikan upah yang adil dan layak.

Mulai dari pengertian dasar upah hingga regulasi terbaru seperti Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2023, artikel ini akan membahas mengenai bagaimana kebijakan pengupahan di Indonesia dibentuk dan diimplementasikan untuk melindungi hak-hak pekerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Simak artikel selengkapnya!

Baca juga: UMP di Indonesia: Pengertian, Aturan, dan Kenaikan UMP Terbaru 2023/2024

Tentang upah dan kebijakan pengupahan

Pengertian upah

Upah merupakan kompensasi atau bayaran yang diberikan kepada pekerja atau karyawan atas jasa atau pekerjaan yang telah mereka lakukan. Upah ini biasanya diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan secara periodik, misalnya harian, mingguan, atau bulanan, tergantung pada perjanjian kerja atau regulasi yang berlaku. Upah bukan hanya sekedar balas jasa, tetapi juga pengakuan terhadap waktu, usaha, skill, dan komitmen yang telah dikerahkan oleh pekerja dalam menjalankan tugasnya.

Upah dapat terdiri dari berbagai elemen, seperti gaji pokok, tunjangan, bonus, dan insentif lainnya. Besaran upah ditentukan oleh berbagai faktor, termasuk jenis pekerjaan, industri, tingkat keahlian, pengalaman, dan lokasi geografis, serta negosiasi antara pekerja dan pemberi kerja.

Kebijakan pengupahan

Kebijakan pengupahan adalah kerangka aturan dan prinsip yang digunakan oleh sebuah perusahaan atau negara untuk menentukan dan mengelola upah yang adil dan layak bagi para pekerjanya. Kebijakan ini penting untuk memastikan bahwa semua pekerja mendapatkan kompensasi yang memadai yang mencerminkan nilai pekerjaan mereka serta untuk memelihara hubungan kerja yang harmonis dan produktif. Kebijakan pengupahan biasanya mencakup aspek-aspek berikut:

  1. Penentuan Upah Minimum: Banyak negara memiliki kebijakan upah minimum yang dirancang untuk melindungi pekerja dari eksploitasi. Upah minimum ini menetapkan batas terendah upah yang harus dibayar kepada pekerja.
  2. Struktur dan Skala Upah: Menentukan bagaimana upah disusun berdasarkan berbagai posisi dan tingkat dalam perusahaan, seringkali berdasarkan penilaian kerja, pengalaman, dan kualifikasi.
  3. Penyesuaian Upah: Mekanisme untuk menyesuaikan upah secara berkala untuk mengakomodasi inflasi, perubahan biaya hidup, atau untuk mencerminkan perubahan dalam prestasi atau tanggung jawab pekerja.
  4. Kesetaraan dan Keadilan Upah: Memastikan bahwa upah yang dibayarkan adil dan tidak diskriminatif berdasarkan gender, ras, agama, atau faktor non-prestasi lainnya.
  5. Transparansi: Memberikan kejelasan dan terbuka mengenai cara upah ditetapkan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya, sehingga pekerja memiliki pemahaman yang baik tentang bagaimana mereka dinilai dan dibayar.
  6. Kepatuhan Regulasi: Memastikan bahwa semua praktik pengupahan sesuai dengan hukum dan peraturan kerja yang berlaku, termasuk hukum tenaga kerja internasional jika berlaku.

Kebijakan pengupahan yang efektif dapat membantu dalam menarik dan mempertahankan talenta, mengurangi turnover karyawan, dan meningkatkan motivasi serta produktivitas pekerja. Selain itu, kebijakan yang adil dan transparan dapat meningkatkan citra perusahaan dan memperkuat posisi perusahaan di pasar.

Baca juga: Aturan di Indonesia Mengenai Jam dan Perhitungan Upah Lembur Karyawan serta Pengelolaan Pengajuan Lembur secara Digital

Peraturan pemerintah mengenai kebijakan pengupahan

Di Indonesia, kebijakan pengupahan diatur melalui berbagai peraturan pemerintah yang bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja dan memastikan keadilan dalam pembayaran upah. Beberapa peraturan penting terkait kebijakan pengupahan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang ini mengatur berbagai aspek ketenagakerjaan, termasuk kebijakan pengupahan. Beberapa poin penting terkait pengupahan dalam undang-undang ini adalah:

  • Pasal 88: Menetapkan bahwa setiap pekerja berhak mendapatkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
  • Pasal 89: Mengatur tentang penetapan upah minimum yang terdiri dari upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK).

2. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan

Peraturan ini memberikan pedoman lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebijakan pengupahan, termasuk:

  • Pasal 1 Ayat 1: Menetapkan bahwa upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja.
  • Pasal 41: Menentukan mekanisme penetapan dan peninjauan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan produktivitas, serta pertumbuhan ekonomi.
  • Pasal 44: Mengatur pembayaran upah lembur, upah cuti, dan upah lainnya di luar upah pokok.

3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker)

Beberapa peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang terkait dengan pengupahan antara lain:

  • Permenaker Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah: Mengharuskan perusahaan menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah berdasarkan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi pekerja.
  • Permenaker Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum: Menjelaskan tata cara penetapan upah minimum provinsi dan kabupaten/kota, serta kebijakan terkait penangguhan upah minimum.

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang ini, juga dikenal sebagai Omnibus Law, mencakup beberapa perubahan signifikan pada kebijakan ketenagakerjaan dan pengupahan, termasuk:

  • Pasal 88C: Menyatakan bahwa pemerintah pusat berwenang menetapkan kebijakan pengupahan yang terdiri dari upah minimum, upah kerja lembur, upah cuti, dan komponen-komponen lain yang terkait.
  • Pasal 88D: Menegaskan bahwa upah minimum ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari dewan pengupahan provinsi dan/atau bupati/walikota.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan

Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja, PP 36/2021 mengatur lebih lanjut mengenai:

  • Penetapan Upah Minimum: Menentukan bahwa upah minimum harus mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
  • Pengupahan Berdasarkan Satuan Hasil: Mengatur upah berdasarkan output kerja, yang relevan untuk jenis pekerjaan tertentu.
  • Kenaikan Upah: Menyediakan ketentuan mengenai kenaikan upah tahunan berdasarkan evaluasi kondisi ekonomi dan kebutuhan hidup layak.

6. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2023 Pengupahan

Baru-baru ini, Pemerintah mengeluarkan regulasi baru tentang pengupahan yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2023. Regulasi ini merupakan revisi dari PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan mulai berlaku pada 10 November 2023, menurut laman resmi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2023, PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan secara resmi dicabut.

Menurut laman Peraturan BPK, PP No. 51 Tahun 2023 ini mengubah beberapa ketentuan dalam PP No. 36 Tahun 2021. Perubahan dalam PP No. 36 Tahun 2021 mencakup ketentuan mengenai formula penghitungan upah minimum. Penghitungan upah minimum terbaru tercantum dalam Pasal 26 yang mengatur formula penghitungan upah minimum.

Dikatakan bahwa, PP 51/2023 tidak lagi menggunakan batas atas dan bawah dalam menentukan upah minimum. Namun, pemerintah menetapkan variabel baru pada formula perhitungan untuk menghitung upah minimum, yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

Apa yang berubah?

Menurut PP No. 51 Tahun 2023, formula penghitungan upah minimum adalah sebagai berikut: UM(t+1) = UM(t) + Nilai Penyesuaian UM(t+1).

Cara menghitung nilai penyesuaian upah minimum adalah: Nilai Penyesuaian UM(t+1) = {Inflasi + (PE x α)} x UM(t).

α merupakan variabel dalam rentang nilai 0,10 hingga 0,30.

Nilai simbol α dapat ditentukan oleh dewan pengupahan provinsi atau dewan pengupahan kabupaten/kota dengan mempertimbangkan:

  • Tingkat penyerapan tenaga kerja
  • Rata-rata atau median upah

Selain pertimbangan di atas, penentuan α juga dapat mempertimbangkan faktor lain yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan. Namun, jika nilai penyesuaian upah minimum lebih kecil atau sama dengan 0, maka upah minimum yang akan ditetapkan sama dengan nilai upah minimum tahun berjalan.

Baca juga: Prinsip Dasar Upah dan Gaji Berdasarkan Peraturan Gaji Terbaru Menurut Pemerintah

Proses penggajian tepat waktu dan akurat dengan GreatDay HR

kebijakan pengupahan di Indonesia

 

Pembayaran upah yang adil dan tepat waktu menjadi salah satu faktor penentu sukses atau tidaknya perusahaan. Sebab, payroll atau penggajian juga menentukan tingkat loyalitas dan kinerja karyawan. Bagaimana perusahaan mengelola payroll juga berpengaruh terhadap tingkat kepuasan dan kesejahteraan karyawan di dalamnya.

GreatDay HR hadir sebagai solusi kendala dalam pengelolaan payroll perusahaan. Fitur Payroll dari GreatDay HR menjamin keakuratan dan pembayaran upah yang tepat waktu. Tinggalkan yang manual dan beralih ke pengelolaan payroll otomatis dengan GreatDay HR!

Segera berlangganan dan unduh aplikasi GreatDay HR sekarang juga demi pengelolaan upah karyawan yang lebih baik. Info selengkapnya, klik di sini!

Baca juga: Apa Itu Salary? Berikut Definisi, Komponen, dan Perbedaannya dengan Upah

Trending Article
01
Rizka Maria Merdeka | November 28, 2023
22 Contoh Kelebihan dan Kekurangan Diri Saat…
02
Rizka Maria Merdeka | October 25, 2023
Penting! Panduan Lengkap Pangkat Golongan PNS Terbaru…
03
Rizka Maria Merdeka | November 18, 2021
14 Contoh Penulisan Notulen Rapat yang Tepat.…
Subscribe News Letter
Get notification on your email