Jadwalkan Demo

Berkenalan dengan Aplikasi DJP Terbaru, e-Bupot PPh 21

Rizka Maria Merdeka | March 8, 2024 | Pajak
by GreatDay HR

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengenalkan bentuk baru bukti pemotongan (Bupot) pajak penghasilan (PPh), yang disebut Bupot PPh 21 bulanan (Formulir 1721-VIII), melalui peneguhan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2024 (PER 2/2024). Bupot PPh 21 bulanan diberikan kepada pegawai tetap atau pensiunan yang secara berkala menerima uang pensiun. Ketentuan ini mulai berlaku untuk periode pajak Januari 2024.

Kehadiran Bupot PPh 21 bulanan memenuhi persyaratan baru terkait PPh 21 bagi pegawai tetap dan pensiunan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 (PMK 168/2023). Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) PMK 168/2023, pemotongan PPh 21 bagi pegawai tetap dan pensiunan harus dihitung menggunakan tarif efektif bulanan (TER Bulanan) untuk seluruh periode kecuali masa pajak terakhir.

Dalam konteks ini, Bupot PPh 21 bulanan dibuat untuk penghasilan yang diterima atau diperoleh pada setiap periode pajak, kecuali masa pajak terakhir. Setiap Bupot PPh 21 hanya berlaku untuk satu penerima penghasilan, satu kode objek pajak, dan satu periode pajak.

Pemotong pajak diwajibkan memberikan Bupot PPh Pasal 21 bulanan formulir 1721-VIII kepada pegawai tetap atau pensiunan paling lambat 1 bulan setelah berakhirnya periode pajak. Untuk Bupot PPh 21 bulanan periode Januari 2024, pemotong pajak dapat memberikan Bupot tersebut kepada pegawai tetap atau pensiunan paling lambat tanggal 31 Maret 2024.

Baca juga: Simak Cara Menghitung Tarif Pajak Efektif (TER) Terbaru 2024

Apa itu e-bupot PPh 21/26?

Sama seperti Bupot biasanya, e-Bupot PPh 21 merupakan dokumen yang dibuat oleh pemotong pajak untuk menunjukkan pemotongan PPh 21, dengan tambahan ‘e’ menandakan bahwa ini adalah dokumen elektronik yang dibuat melalui aplikasi e-Bupot 21/26 yang disediakan oleh DJP.

Namun, tidak semua pemotong pajak diwajibkan menggunakan e-Bupot PPh 21 bulanan secara elektronik. Menurut Pasal 6 ayat (3) PER 2/2024, e-Bupot PPh 21/26 dan SPT Masa PPh 21/26 dalam format elektronik hanya diperlukan bagi pemotong pajak yang:

  1. Membuat Bupot PPh 21 yang bukan bersifat final atau PPh 26 (Formulir 1721-VI) dengan jumlah lebih dari 20 dokumen dalam satu masa pajak;
  2. Membuat Bupot PPh 21 yang bersifat final (Formulir 1721-VII) dengan jumlah lebih dari 20 dokumen dalam satu masa pajak;
  3. Membuat Bupot PPh 21 Bulanan (Formulir 1721-VIII) dan/atau Bupot PPh 21 untuk pegawai tetap atau pensiunan yang menerima pensiun secara berkala (Formulir 1721-A1) dengan jumlah lebih dari 20 dokumen dalam satu masa pajak; dan/atau
  4. Melakukan penyetoran pajak dengan surat setoran pajak dan/atau bukti pemindahbukuan dengan jumlah lebih dari 20 dokumen dalam satu masa pajak.

Bagi pemotong yang tidak memenuhi kriteria di atas, mereka dapat menggunakan bukti Potong PPh 21/26 dan SPT Masa PPh 21/26 dalam bentuk kertas atau dokumen elektronik.

Pemotong pajak yang telah mengirimkan SPT Masa PPh 21/26 dalam format elektronik tidak diizinkan lagi untuk mengirimkan SPT Masa PPh 21/26 menggunakan formulir kertas untuk masa pajak berikutnya.

Baca juga: Pajak Natura: Pengenalan Konsep dan Pengaplikasiannya di Indonesia

Jenis-jenis bukti pemotongan pajak

Terdapat setidaknya 5 jenis bukti pemotongan PPh 21/26 yang harus disusun dan dilaporkan oleh pemotong pajak penghasilan:

1. Bukti pemotongan PPh Pasal 21 Formulir 1721-A1

Formulir 1721-A1 adalah tanda pemotongan PPh 21 tahunan yang digunakan khususnya untuk pegawai tetap atau penerima pensiunan secara berkala.

2. Bukti pemotongan PPh Pasal 21 Formulir 1721-A2

Formulir 1721-A2 berfungsi sebagai bukti pemotongan PPh 21 tahunan dan ditujukan bagi pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Polisi Republik Indonesia (Polri), pejabat negara, atau pensiunannya.

3. Bukti pemotongan PPh Pasal 21 (tidak final)/Pasal 26 Formulir 1721-VI

Formulir 1721-VI merupakan dokumentasi pemotongan PPh Pasal 21 bulanan dan digunakan untuk pegawai tidak tetap, seperti tenaga ahli, non-pegawai, dan peserta kegiatan.

4. Bukti pemotongan PPh Pasal 21 (final) Formulir 1721-VII

Formulir 1721-VII digunakan dalam pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat final, seperti PPh Pasal 21 atas pesangon atau honorarium yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

5. Bukti pemotongan PPh Pasal 21 Formulir 1721-VIII

Formulir 1721-VIII berperan sebagai bukti pemotongan PPh 21 masa, seiring dengan diberlakukannya skema penghitungan pajak penghasilan menggunakan tarif efektif rata-rata (TER) bulanan bagi pegawai tetap dan pensiunan.

Baca juga: Tarif Pajak Terbaru Sudah Berlaku! Ini Penjelasan Mengenai TER PPh 21 Sesuai PP 58/2023

Cara aktivasi dan mengakses e-bupot PPh 21/26

Berikut adalah langkah-langkah untuk mengakses aplikasi e-Bupot PPh 21/26 DJP, sebagaimana disampaikan dalam petunjuk penggunaan e-Bupot PPh 21/26 Ditjen Pajak:

Silakan login menggunakan akun pajak Anda di situs https://djponline.pajak.go.id/.

Untuk melakukan aktivasi e-Bupot 21/26, ikuti langkah berikut:

  1. Akses menu “Profil”
  2. Pilih opsi “Aktivasi Fitur”
  3. Centang kotak “e-Bupot 21/26”
  4. Klik “Ubah Fitur Layanan”

Setelah itu, sistem akan memproses aktivasi e-Bupot 21/26, dan laman akan otomatis keluar.

Lakukan login kembali untuk melanjutkan akses ke e-Bupot PPh 21/26 DJP.

Baca juga:Ketahui Apa Itu NPWP Non-Efektif (NE) dan Dampaknya terhadap Wajib Pajak

Hitung pajak otomatis dengan GreatDay HR lebih efektif dan akurat!

ebupot pph 21

Pembaruan aturan perhitungan dan tarif pajak saat ini menimbulkan tantangan baru dalam manajemen penggajian. Pasalnya, pajak menjadi unsur kunci dalam perhitungan total gaji perusahaan, termasuk komponen gaji lain seperti potongan lainnya, bonus, dan BPJS yang harus dihitung dengan akurat.

Proses penghitungan dan pengelolaan penggajian merupakan tugas yang memerlukan waktu dan konsentrasi yang intensif. Kesalahan kecil pun dapat memiliki dampak signifikan pada karyawan dan perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, GreatDay HR telah menyediakan fitur Payroll yang membantu menyederhanakan manajemen penggajian, termasuk aspek perpajakan.

Anda tidak perlu khawatir mengenai perubahan aturan pajak, karena GreatDay HR secara konsisten melakukan pembaruan dan penyesuaian sesuai dengan aturan pajak terbaru, termasuk regulasi mengenai Tarif Efektif Rata-rata (TER). Penghitungan gaji dan pajak kini dapat dilakukan dengan lebih mudah dan cepat melalui satu aplikasi.

Jangan ragu lagi! Langsung berlangganan dan unduh aplikasi GreatDay HR untuk penghitungan pajak yang lebih efektif!

Baca juga: Mekanisme Payroll #2: Penghitungan Komponen Pajak PPh 21 dalam Penggajian di Perusahaan Secara Digital

Trending Article
01
Rizka Maria Merdeka | November 28, 2023
22 Contoh Kelebihan dan Kekurangan Diri Saat…
02
Rizka Maria Merdeka | October 25, 2023
Penting! Panduan Lengkap Pangkat Golongan PNS Terbaru…
03
Rizka Maria Merdeka | November 18, 2021
14 Contoh Penulisan Notulen Rapat yang Tepat.…
Subscribe News Letter
Get notification on your email