Jadwalkan Demo

Kebijakan Cuti Terbaru 2024 bagi Karyawan Swasta Berdasarkan UU Cipta Kerja

Rizka Maria Merdeka | May 30, 2024 | Human Resource (HR)
by GreatDay HR

Hak cuti karyawan swasta merupakan aspek penting dalam dunia ketenagakerjaan yang memastikan kesejahteraan dan produktivitas pekerja tetap terjaga. Pada tahun 2024, terdapat beberapa perubahan signifikan dalam kebijakan cuti karyawan swasta yang perlu dipahami baik oleh pengusaha maupun pekerja. Perubahan ini mencakup revisi dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan penyesuaian yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

Artikel ini akan membahas mengenai hak cuti karyawan swasta, kebijakan cuti terbaru yang berlaku pada tahun 2024, serta perbedaan utama antara ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja. Memahami perbedaan dan perubahan ini sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan untuk memaksimalkan manfaat bagi kedua belah pihak.

Baca sampai habis!

Baca juga: Peraturan Terkait Hak Cuti Karyawan di Indonesia, Ketentuan Pengajuan, dan Proses Pengelolaan Cuti secara Digital

Tentang hak cuti karyawan swasta

Hak cuti karyawan swasta diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing. Di Indonesia, hak cuti karyawan swasta diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksana lainnya. Secara garis besar, hak cuti ini meliputi beberapa jenis cuti sebagai berikut:

1. Cuti tahunan

Setiap karyawan berhak atas cuti tahunan sekurang-kurangnya 12 hari kerja setelah bekerja selama 12 bulan secara terus menerus. Cuti ini harus diberikan dan diambil setiap tahun, dan perusahaan harus mengatur agar cuti ini bisa diambil oleh karyawan tanpa mengganggu operasional perusahaan.

2. Cuti sakit

Karyawan yang sakit berhak mendapatkan cuti sakit dengan tetap menerima upah. Dokumen pendukung seperti surat keterangan dokter biasanya diperlukan sebagai bukti sakit.

3. Cuti melahirkan

Karyawan perempuan berhak atas cuti melahirkan selama 3 bulan, yang biasanya diambil 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan. Selama cuti melahirkan, karyawan berhak menerima upah penuh.

4. Cuti haid

Karyawan perempuan yang mengalami haid dan merasa sakit berhak untuk tidak bekerja pada hari pertama dan kedua haid. Namun, pelaksanaan cuti haid ini seringkali bergantung pada kebijakan perusahaan masing-masing.

5. Cuti besar

Beberapa perusahaan memberikan cuti besar setelah masa kerja tertentu, misalnya setelah bekerja selama 6 tahun berturut-turut. Cuti besar ini biasanya berdurasi lebih panjang, bisa mencapai 1-2 bulan, dan diberikan dengan syarat tertentu.

6. Cuti bersama

Cuti bersama adalah cuti yang ditetapkan oleh pemerintah biasanya bertepatan dengan hari raya keagamaan atau perayaan nasional tertentu. Hari cuti bersama ini biasanya diumumkan setiap tahun melalui Keputusan Presiden atau Menteri.

7. Cuti karena alasan penting

Karyawan berhak mendapatkan cuti karena alasan penting seperti pernikahan, khitanan, baptisan anak, istri melahirkan atau keguguran, kematian anggota keluarga terdekat, dan lain-lain. Durasi cuti ini bervariasi tergantung alasan dan kebijakan perusahaan.

8. Cuti tidak dibayar

Karyawan dapat mengajukan cuti tidak dibayar jika sudah menghabiskan jatah cuti lainnya atau jika ingin cuti untuk alasan pribadi yang tidak termasuk dalam jenis cuti yang diatur undang-undang. Persetujuan cuti ini biasanya tergantung pada kebijakan perusahaan.

Secara umum, peraturan mengenai cuti bertujuan untuk melindungi hak karyawan dan memastikan kesejahteraan mereka, sekaligus memberikan fleksibilitas bagi perusahaan dalam mengatur operasionalnya. Setiap perusahaan mungkin memiliki kebijakan tambahan yang mengatur hak cuti ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca juga: Unpaid Leave atau Cuti Tidak Berbayar, Apa Itu?

Perbedaan kebijakan cuti karyawan swasta dalam UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja

Isi Pasal 79 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

  1. Pengusaha wajib memberikan waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh.
  2. Waktu istirahat dan cuti meliputi:
  1. Istirahat antara jam kerja, setidaknya setengah jam setelah bekerja selama 4 jam berturut-turut, dan waktu istirahat ini tidak termasuk jam kerja.
  2. Istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam seminggu atau 2 hari untuk 5 hari kerja dalam seminggu.
  3. Cuti tahunan, setidaknya 12 hari kerja setelah pekerja/buruh bekerja selama 12 bulan berturut-turut.
  4. Istirahat panjang minimal 2 bulan, diberikan pada tahun ketujuh dan kedelapan masing-masing selama 1 bulan bagi pekerja/buruh yang telah bekerja selama 6 tahun berturut-turut di perusahaan yang sama, dengan syarat pekerja/buruh tersebut tidak berhak atas istirahat tahunan dalam 2 tahun berjalan dan berlaku setiap kelipatan masa kerja 6 tahun.
  1. Pelaksanaan cuti tahunan sebagaimana disebutkan pada ayat (2) huruf c diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
  2. Hak istirahat panjang sebagaimana disebutkan pada ayat (2) huruf d hanya berlaku bagi pekerja/buruh di perusahaan tertentu.
  3. Perusahaan tertentu sebagaimana disebutkan pada ayat (4) diatur dengan Keputusan Menteri.

Ketentuan cuti panjang karyawan dalam UU Cipta Kerja

Dalam UU Cipta Kerja dan PP 35/2021, selain waktu istirahat antara jam kerja, istirahat mingguan, dan cuti tahunan, perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Aturan cuti panjang tergantung pada kesepakatan antara perusahaan dan pekerja.

Perusahaan yang memberikan istirahat panjang tidak boleh mengurangi jatah cuti tahunan yang telah ditetapkan. PP 35/2021 menyatakan bahwa perusahaan tertentu yang dapat memberikan istirahat panjang, meskipun tidak ada ketentuan jelas tentang jenis perusahaan mana saja yang dapat memberikan cuti panjang.

Cuti besar hanya akan diberikan jika tertuang dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, dan syarat serta lamanya cuti besar menjadi wewenang perusahaan.

Perubahan Pasal 79 UU Ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja

  1. Pengusaha wajib memberikan: a. Waktu istirahat; dan b. Cuti.
  2. Waktu istirahat sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf a wajib diberikan kepada pekerja/buruh paling sedikit meliputi: a. Istirahat antara jam kerja, paling sedikit setengah jam setelah bekerja selama 4 jam berturut-turut, dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja; dan b. Istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam seminggu.
  3. Cuti sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf b wajib diberikan kepada pekerja/buruh, yaitu cuti tahunan, paling sedikit selama 12 hari kerja setelah pekerja/buruh bekerja selama 12 bulan berturut-turut.
  4. Pelaksanaan cuti tahunan sebagaimana disebutkan pada ayat (3) diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
  5. Selain waktu istirahat dan cuti sebagaimana disebutkan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
  6. Ketentuan lebih lanjut mengenai perusahaan tertentu sebagaimana disebutkan pada ayat (5) diatur dengan peraturan pemerintah.

Baca juga: Ketahui Pengertian dan Aturan Cuti Bersama Bagi Karyawan Swasta di Indonesia

Pengajuan dan persetujuan cuti karyawan jadi lebih praktis dengan GreatDay HR

kebijakan cuti terbaru karyawan swasta cipta kerja

Jika kebutuhan izin muncul tiba-tiba, seringkali pengajuan dapat dilakukan setelah izin diperoleh. Namun, terkadang, penggunaan formulir manual untuk mengajukan cuti dapat menjadi tugas yang merepotkan, tidak hanya bagi karyawan tetapi juga bagi departemen HR yang bertanggung jawab atas manajemen cuti.

Tantangan ini tidak hanya dirasakan oleh karyawan, tetapi juga oleh tim HR yang harus menangani proses pengajuan cuti. Oleh karena itu, GreatDay HR menawarkan fitur Leave & Overtime yang dapat mempercepat serta menyederhanakan proses pengajuan dan persetujuan cuti karyawan.

Karyawan dapat dengan mudah mengajukan cuti dan mengisi formulir secara online melalui aplikasi. HR dan atasan juga dapat memberikan persetujuan hanya dengan satu klik. Dengan demikian, proses pengajuan cuti menjadi lebih efisien dan otomatis.

Jangan ragu, segera berlangganan dan unduh aplikasinya sekarang! Untuk informasi lebih rinci, klik di sini.

Baca juga: Simak 10 Alasan Cuti Mendadak Karyawan

Trending Article
01
Rizka Maria Merdeka | November 28, 2023
22 Contoh Kelebihan dan Kekurangan Diri Saat…
02
Rizka Maria Merdeka | October 25, 2023
Penting! Panduan Lengkap Pangkat Golongan PNS Terbaru…
03
Rizka Maria Merdeka | November 18, 2021
14 Contoh Penulisan Notulen Rapat yang Tepat.…
Subscribe News Letter
Get notification on your email