Mengenal Pegawai Swasta: Hak dan Kewajibannya

By Rizka Maria Merdeka   |  

 

Pegawai swasta merupakan aset penting yang menjadi roda penggerak perusahaan. Tanpa adanya pegawai, perusahaan tidak akan dapat mencapai tujuan kesuksesan yang telah direncanakannya.

Pegawai swasta biasanya memiliki masa kerja tergantung kebutuhan perusahaan. Namun, ada pula yang dipekerjakan dengan tempo waktu yang tidak ditentukan atau tetap.

Oleh karena itu pegawai swasta seringkali disebut sebagai pegawai kontrak. Untuk mengenal lebih jauh tentang pegawai swasta, yuk simak ulasan berikut ini!

Baca juga: Sering Dianggap Sama, Berikut Perbedaan General Affair dan HRD!

Pengertian pegawai swasta

Secara garis besar, pegawai swasta adalah pegawai yang bekerja di suatu lembaga, instansi, atau perusahaan yang bukan milik pemerintah (BUMN). Pegawai swasta mendapatkan gaji yang sebelumnya telah diajukan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pegawai dan perusahaan.

Upah atau gaji yang diterima oleh pegawai swasta ditentukan berdasarkan standar UMR (Upah Minimum Regional) di mana perusahaan tersebut berada. Selain itu, upah juga ditentukan berdasarkan pengajuan pegawai swasta terkait dan offering yang diberikan perusahaan kepadanya.

Oleh sebab itu, pegawai swasta memiliki upah atau gaji yang berbeda-beda tergantung dari perusahaan di mana mereka bekerja.

Masa kerja

Selain upah, masa kerja pegawai swasta juga ditentukan berdasarkan kebutuhan atau kontrak yang disepakati dengan perusahaan. Masa kerja pegawai swasta juga beragam tergantung aturan dan kebijakan perusahaan atau instansi tersebut. Namun, biasanya masa kerja dalam kontrak awal yang ditawarkan adalah selama 1 tahun.

Selain itu, sebagian besar perusahaan menerapkan sistem masa probation atau masa percobaan terlebih dahulu kepada calon pegawai sebelum menandatangani kontrak dan memulai bekerja secara resmi di perusahaan. Masa probation diberlakukan setelah calon pegawai lulus proses rekrutmen dan training.

Masa probation bertujuan untuk melihat kemampuan calon pegawai dalam melakukan tanggung jawabnya juga dalam hal bersosialisasi dan beradaptasi di lingkungan kerja. Dalam hal ini, perusahaan berhak memutus atau memberikan kontrak kepada calon pegawai berdasarkan hasil penilaian kinerja selama masa probation.

Kemudian, setelah masa probation berakhir, calon pegawai telah resmi diterima atau bekerja di dalam kurun waktu sesuai kontrak yang telah disepakati. Jika masa kerja yang disepakati di dalam kontrak hampir berakhir, maka perusahaan berhak menentukan apakah kontrak akan diperpanjang atau dilakukan pembaharuan kontrak atau tidak.

Hal itu juga ditentukan bukan hanya dari perusahaan, pegawai terkait juga berhak memutuskan apakah akan memperpanjang kontrak atau resign. Peraturan terkait resign atau pengunduran diri juga berbeda-beda tergantung dari kebijakan perusahaan.

Ada perusahaan yang tidak mengizinkan pegawainya resign selama kontrak berlangsung, ada juga perusahaan yang memperbolehkan pegawainya untuk resign namun dengan ketentuan tertentu. Misalnya, pegawai diperbolehkan mengajukan pengunduran diri sebelum kontrak berakhir namun diharuskan membayar penalti dan melakukan pengajuan 30 hari sebelumnya.

Hak dan kewajiban pegawai swasta

Banyak pegawai swasta yang tidak mengetahui hak-hak dan kewajibannya secara utuh, terutama hak yang layak didapatkannya. Padahal hal tersebut sangat penting untuk diketahui dan dipahami oleh para pegawai untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan lainnya.

Hak-hak pegawai swasta

Meskipun status pegawai masih dalam masa probation atau pun kontrak, ada beberapa hak yang bisa didapatkan seperti halnya pegawai tetap. Meskipun akan ada sedikit perbedaan di antara hak-hak yang diterima ketiganya. Namun, ada beberapa hak yang mendasar yang berhak diperoleh seluruh pegawai.

Hak-hak tenaga kerja telah ditetapkan dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Di antaranya adalah terkait gaji, cuti, keselamatan kerja, dan sebagainya. Di bawah ini adalah penjelasan terkait hak-hak yang bisa didapatkan oleh pegawai swasta.

1. Hak untuk mengembangkan potensi

Hak terkait pengembangan potensi yang berhak didapatkan oleh pegawai ini tercantum di dalam UU No. 21 Tahun 2000 dan UU No. 12 Tahun 2003. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa setiap pekerja dalam suatu perusahaan memiliki hak untuk mengembangkan potensi kerja baik dari segi minat, bakat, maupun kemampuan melalui pelatihan kerja.

2. Hak menerima upah

Hak terkait upah atau gaji ini telah diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 pada Pasal 1 Ayat 30. Di dalamnya disebutkan bahwa upah adalah hak pekerja dalam bentuk uang sebagai imbalan yang dibayarkan oleh pengusaha atas jasa atau pekerjaan yang telah dan akan dilakukan sesuai dengan perjanjian kerja, kesepakatan, atau perundang-undangan. Selain gaji pokok, pegawai juga berhak mendapatkan tunjangan untuk dirinya dan keluarganya selama masa kerja di perusahaan.

Hal terkait upah juga diatur di dalam PERMEN No. 1 Tahun 1999 dan PP 8 Tahun 1981. Di mana disebutkan bahwa pegawai berhak mendapatkan gaji atau upah yang layak sesuai dengan beban kerjanya.

Selain itu, di dalam Pasal 93 Ayat 2 disebutkan bahwa perusahaan berkewajiban menggaji pegawainya meski tidak melakukan pekerjaannya atau dalam masa cuti. Hal tersebut berlaku pada saat pegawai terkait sedang cuti dengan alasan menikah, menikahkan anak, istri melahirkan/keguguran, keluarga dekat meninggal, melanjutkan pendidikan atas permintaan/disponsori perusahaan, dan lain sebagainya. 

3. Hak jaminan sosial dan K3 (Keamanan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja)

Hak ini merupakan hak yang mendasar bagi pegawai di perusahaan, tanpa melihat status sebagai pegawai tetap, kontrak, ataupun dalam masa probation. UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Pasal 86 menyatakan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Terkait K3, saat ini perusahaan telah banyak yang menerapkan jaminan sosial dan kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dan asuransi swasta. Bahkan ada pula yang memberikan jaminan kesehatan berupa medical reimbursement yang mana jika pegawai perusahaan tersebut sakit, maka uang yang dikeluarkannya untuk perawatan akan diganti oleh perusahaan.

4. Hak membentuk serikat pekerja

Hak pegawai terkait dengan pembentukan serikat pekerja telah diatur di dalam UU No. 21 Tahun 2000 dan UU No. 13 Tahun 2003. Pada Pasal 104 disebutkan bahwa setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja.

Serikat pekerja ini dapat menjadi wadah bagi pegawai untuk menyampaikan aspirasi kepada perusahaan. Sebagai media penyalur aspirasi, serikat pekerja memiliki kapasitas hukum untuk membuat perjanjian atau kesepakatan dengan perusahaan.

Perjanjian yang diusulkan mencakup hak dan kewajiban pegawai maupun serikatnya. Lalu, perjanjian tersebut harus disepakati dan ditandatangani oleh pihak-pihak terkait termasuk pejabat penting di perusahaan.

5. Hak cuti, berlibur, dan istirahat. Hak melakukan aksi mogok kerja

Hak tentang cuti pegawai juga tertulis dalam UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Pasal 79 menyatakan bahwa pemilik usaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh. Jumlah cuti yang diberikan oleh perusahaan sekurang-kurangnya sebanyak 12 hari kerja setelah pegawai yang bekerja selama 1 tahun secara terus menerus.

Selain itu, perusahaan wajib memberikan kompensasi jika karyawan bekerja di luar jam kerja (overtime) dengan membayarkan upah lembur. Perusahaan juga wajib memberikan waktu untuk, istirahat, makan, dan menunaikan ritual atau ibadah keagamaan di sela-sela jam kerjanya.

Dalam hak jam istirahat tersebut, pegawai diberikan maksimal 1 jam setelah bekerja selama 4 jam. Sedangkan untuk libur, pegawai berhak diberikan libur 1 hari kerja untuk 6 hari kerja atau 2 hari libur untuk 5 hari kerja dalam satu pekan.

Untuk pegawai yang sudah bekerja di perusahaan selama tujuh atau delapan tahun, berhak mendapatkan cuti sebulan penuh sekurang-kurangnya 2 bulan. Namun tidak berhak lagi atas hak istirahat tahunan dalam jangka waktu 2 tahun ke depan. Masa istirahat tahunan tersebut berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 tahun.

6. Hak perlindungan atas PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)

Hak ini berhubungan dengan pemecatan secara sepihak oleh perusahaan. Misalnya ketika pegawai mengalami PHK saat sedang sakit dengan keterangan surat dokter, menikah, menjalankan ibadah, dan sebagainya maka pegawai tersebut berhak menolak.

Sebab, hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, yang mana surat PHK harus disampaikan secara langsung tanpa perantara. Jika pegawai terkena PHK, maka pegawai berhak mendapatkan hak-hak sebagai berikut:

1) Satu kali Uang Pesangon (UP)

2) Satu kali Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

3) Satu kali Uang Penggantian Hak (UPH)

7) Hak mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama

Hak ini berkaitan dengan keadilan bagi semua pegawai yang ada di perusahaan. Sebagaimana tertuang di dalam UU No.13 Tahun 2003 Pasal 5 dan Pasal 6 yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan memperoleh pekerjaan dan mendapatkan perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminasi dari perusahaan.

8. Hak penempatan tenaga kerja

Hak ini diatur di dalam UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 31 yang menyebutkan bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah bekerja. Selain itu, setiap tenaga kerja juga berhak memperoleh penghasilan yang layak baik saat ditempatkan di dalam atau di luar negeri.

9. Hak memiliki waktu kerja yang sesuai

Peraturan terkait jam kerja tertulis di dalam UU No. 13 tahun 2003 Pasal 77 Ayat 2 yang menyatakan bahwa:

  1. 7 jam dalam 1 hari dan 40 jam dalam 1 pekan untuk 6 hari kerja dalam 1 pekan
  2. 8 jam dalam 1 hari dan 40 jam dalam 1 pekan untuk 5 hari kerja dalam 1 pekan

Jadi, jika jam kerja atau hari kerja melebihi ketentuan di atas maka pegawai tersebut dianggap bekerja lembur dan berhak mendapatkan upah tambahan.

10. Hak mendapatkan kesejahteraan

UU No.13 Tahun 2003 Pasal 99 menyatakan bahwa setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Hal ini masih berhubungan dengan kebijakan terkait jaminan sosial dan K3 untuk pegawai.

Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud di dalam Ayat 1 UU tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. Hak khusus pegawai perempuan

Hak khusus pegawai perempuan ini juga telah diatur di dalam UU No. 13 Tahun 2003 salah satunya di dalam Pasal 81 dan Pasal 82. Pasal 81 Ayat 1 menyebutkan bahwa pegawai perempuan berhak atas cuti menstruasi yang mana pegawai tersebut tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua saat haid. Apabila pegawai tersebut merasakan sakit saat haid dan melaporkannya kepada perusahaan, maka pegawai tersebut berhak mendapatkan hak cuti haid.

Sedangkan Pasal 82 menyatakan bahwa pegawai perempuan berhak mendapatkan waktu istirahat dan tidak bekerja selama 1,5 atau 40 hari sebelum melahirkan. Hak tersebut juga berhak diperoleh pegawai perempuan yang mengalami keguguran.

Kewajiban pegawai swasta

Selain memperoleh hak terkait kepegawaian, pegawai swasta juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi selama masa kerjanya terhadap perusahaan. Berikut adalah kewajiban dasar pegawai swasta yang perlu diketahui.

Secara garis besar, kewajiban pegawai swasta terbagi menjadi tiga bagian, di antaranya sebagai berikut.

1. Kewajiban ketaatan

Kewajiban ketaatan artinya bahwa pegawai harus taat dan patuh terhadap peraturan dan kebijakan yang ada dalam perusahaan. Selain itu, ada konsekuensi terhadap penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai atas peraturan perusahaan.

2. Kewajiban konfidensialitas

Kewajiban konfidensialitas berkaitan dengan kerahasiaan data-data perusahaan yang wajib dijaga oleh pegawai. Pegawai perusahaan tidak diperkenankan untuk membocorkan atau memberikan data-data penting perusahaan kepada pihak di luar perusahaan tersebut tanpa persetujuan dengan alasan apapun. Pelanggaran atas hal tersebut akan dikenakan sanksi atau konsekuensi tergantung kebijakan dan peraturan perusahaan.

3. Kewajiban loyalitas

Kewajiban loyalitas berarti pegawai harus turut serta dalam mendukung visi dan misi perusahaan. Pegawai juga harus memiliki loyalitas yang tinggi dengan melakukan pekerjaan atau upaya-upaya demi kemajuan perusahaan.

Baca juga: Pengertian dan Penghitungan UMK

Peran HR di perusahaan swasta

Dalam pemenuhan hak dan kewajiban pegawai, peran HR dalam perusahaan sangatlah krusial. Hal itu karena departemen Human Resource ini sangat erat hubungannya dengan segala hal yang berkaitan dengan sumber daya manusia dan pengembangan perusahaan.

Selain perekrutan pegawai, HR juga bertanggung jawab untuk memastikan seluruh pegawai mendapat keadilan dan hak-haknya terpenuhi dengan baik. Selain itu, HR juga bertugas mengawasi kinerja dan performansi pegawai dalam hal pemenuhan kewajiban atas perusahaan.

Kemudian, HR berperan sebagai pihak yang menjembatani komunikasi antar pegawai dengan perusahaan, bahkan dengan pihak luar atau perusahaan lainnya. Hubungan antar pegawai juga menjadi salah satu tanggung jawab yang diemban oleh para petugas HR dalam perusahaan.

Jadi, dapat dikatakan bahwa HR bertanggung jawab atas segala hal terkait kepegawaian termasuk menjamin kesejahteraan dan hak-hak pegawai lainnya.

Baca juga: Mengenal Human Resources Management

Pekerjaan lebih ringan dengan GreatDay HR

greatday

Dalam upaya membantu meringankan beban kerja dan tanggung jawab departemen HR di perusahaan, aplikasi GreatDay HR menyediakan fitur-fitur yang praktis dan dapat mempermudah pekerjaan HR. Selain itu, Anda juga dapat menghemat waktu dan biaya dengan menggunakan GreatDay HR.

Aplikasi ini menyediakan fitur yang dapat mempermudah pengaturan payroll, penghitungan pajak, rekam kehadiran, rekrutmen, pengajuan cuti, hingga fitur video conference. Tidak hanya itu, aplikasi GreatDay HR juga sangat praktis karena Anda dapat mengaksesnya melalui ponsel pintar Anda.

Tidak perlu khawatir dengan keamanan data penting Anda. GreatDay HR dilengkapi dengan fitur keamanan yang telah memenuhi standar internasional. Jadi, tunggu apa lagi? Segera unduh aplikasinya dan jadwalkan demo!

Tags :

Related Topics