Jadwalkan Demo

Informasi Lengkap tentang Pemadanan NIK Menjadi NPWP: Ketentuan hingga Batas Waktunya

Rizka Maria Merdeka | January 23, 2024 | Pajak
by GreatDay HR

Maraknya transformasi digital saat ini menjadi alasan pemerintah Indonesia untuk memperkenalkan langkah inovatif dengan mengintegrasikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Keputusan ini diatur melalui ketentuan-ketentuan yang baru, yang mencakup batas waktu pemadanan dan tujuan utama di balik penggabungan NIK dan NPWP.

Sebagai langkah strategis, pemerintah memiliki agenda untuk mewujudkan administrasi perpajakan yang lebih efektif dan efisien. Dalam konteks ini, artikel ini akan mengulas secara komprehensif mengenai aspek pemadanan NIK menjadi NPWP, termasuk batas waktu yang diberlakukan, tujuan, dan panduan cara untuk melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP.

Untuk informasi selengkapnya, baca sampai habis!

Baca juga: Berikut Syarat Membuat NPWP Karyawan

Ketentuan pemadanan NIK menjadi NPWP

Kabar mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tentu telah menjadi topik hangat yang diperbincangkan. Mulai dari tanggal 14 Juli 2022, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah secara bertahap mengimplementasikan penggunaan NIK sebagai NPWP. Dalam ketentuannya, diberlakukan tiga format NPWP baru, yaitu:

  1. Wajib Pajak Orang Pribadi: Wajib pajak orang pribadi merujuk pada masyarakat yang termasuk warga negara Indonesia dan orang asing yang tinggal di Indonesia.
  2. Wajib Pajak Badan: Pemilik NPWP baik dari wajib pajak badan maupun wajib pajak instansi pemerintah, termasuk warga negara asing (WNA), akan menggunakan NPWP dengan format 16 digit.
  3. Wajib Pajak Cabang: Wajib pajak cabang akan menggunakan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU).

Baca juga: Cara Membuat NPWP dengan Mudah dan Efektif!

Tujuan pemadanan NIK dan NPWP

Integrasi NIK dan NPWP menjadi Single Identity Number (SIN) akan membantu dalam menyelaraskan, memverifikasi, dan mengonfirmasi data Wajib Pajak. Rincian lebih lanjut terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 112/PMK.03/2022, yang menyebutkan bahwa pemadanan NIK ke NPWP bertujuan untuk menciptakan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien dengan menggunakan nomor identitas tunggal.

Langkah ini sejalan dengan visi kebijakan satu data Indonesia yang diperjuangkan oleh pemerintah. Proses pemadanan dilaksanakan secara bertahap, dimulai pada 14 Juli 2022, dan akan diterapkan secara keseluruhan pada 1 Juli 2024 sesuai dengan ketentuan PMK 136/2023.

Baca juga: Mau Lapor Pajak? Ini Cara Daftar Antrean Online Kunjung Pajak Praktis Tanpa Ribet

Batas waktu validasi/pemadanan

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara resmi mengumumkan penundaan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari tanggal semula, yaitu 1 Januari 2024, menjadi 1 Juli 2024. Perubahan ini juga berdampak pada batas waktu pemadanan NIK menjadi NPWP, yang awalnya ditetapkan pada 31 Desember 2023, kini diubah menjadi 30 Juni 2024.

“Pemerintah mengatur ulang implementasi penuh NIK sebagai NPWP untuk orang pribadi penduduk dan NPWP 16 digit bagi Wajib Pajak (WP) orang pribadi bukan penduduk, badan, dan instansi pemerintah dari tanggal semula 1 Januari 2024 menjadi 1 Juli 2024,” ujar Dwi Astuti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, seperti yang diungkapkan dalam rilis yang diterima Kompas.com pada Rabu (13/12/2023).

Keputusan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136 Tahun 2023 yang mengubah PMK Nomor 112/PMK.03/2022 tentang NPWP Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah.

Baca juga: Ketahui Tentang Apa Itu DPP, Jenis, Serta Cara Menghitungnya!

Cara melakukan pemadanan NIK menjadi NPW

Anda dapat melakukan validasi dan pemadanan NIK menjadi NPWP secara online melalui beberapa metode. Salah satunya adalah melalui laman pajak.go.id atau menggunakan call center Kring Pajak 1500200. Alternatifnya, Anda juga bisa melakukan proses ini secara offline dengan mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat.

Namun, pilihan cara yang paling mudah adalah dengan mengakses laman pajak.go.id. Secara ringkas, berikut adalah langkah-langkah validasi dan pemadanan NIK menjadi NPWP secara online:

  1. Kunjungi www.pajak.go.id dan klik “Login”
  2. Masukkan 15 digit NPWP, kata sandi, dan kode keamanan, kemudian klik “Login”
  3. Pilih menu “Profil”
  4. Input NIK sesuai KTP, periksa validitas NIK, dan klik “Ubah Profil”
  5. Keluar dari menu Profil dengan melakukan “Logout”
  6. Lakukan “Login” kembali dengan NIK 16 digit
  7. Masukkan kembali kata sandi dan kode keamanan
  8. Setelah diperbarui, informasi akan tercantum pada menu profil dengan status valid atau berwarna hijau.

Selain untuk orang pribadi, PMK No. 112/PMK.03/2022 juga mengatur perubahan dalam format Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk badan, instansi pemerintah, orang pribadi bukan penduduk, dan cabang. Format NPWP baru diterapkan sebagai berikut:

  1. Badan, instansi pemerintah, dan orang pribadi bukan penduduk: NPWP 16 Digit
  2. Cabang: NITKU (Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha).

Bagi Wajib Pajak yang sudah mendaftar sebelumnya, aturan terkait NPWP telah ditetapkan untuk badan, instansi pemerintah, dan orang pribadi bukan penduduk, yaitu dengan menambahkan angka “0” di depan NPWP lama sehingga menjadi format 16 digit. Wajib Pajak orang pribadi bukan penduduk, atau yang lebih dikenal sebagai Warga Negara Asing (WNA), tidak perlu melakukan pemutakhiran data berdasarkan KITAS atau paspor.

Baca juga: Pajak Natura: Pengenalan Konsep dan Pengaplikasiannya di Indonesia

Serahkan penghitungan pajak dalam penggajian pada GreatDay HR!

nik dan npwp gdhr

Penghitungan pajak merupakan elemen krusial dalam proses perhitungan gaji. Mengingat dinamika perubahan aturan dan kebijakan pajak, mengelola penghitungan pajak menjadi tugas yang kompleks, membutuhkan perhatian khusus agar tetap akurat.

GreatDay HR hadir dengan fitur Payroll sebagai solusi optimal untuk proses penghitungan gaji di perusahaan. Pengelolaan gaji dan pajak, yang biasanya memakan waktu berjam-jam, kini dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Fitur Payroll ini juga memberikan pembaruan otomatis terkait peraturan atau kebijakan pajak terbaru yang berlaku.

Jangan ragu lagi! Segera berlangganan dan unduh aplikasinya sekarang untuk mendapatkan kemudahan dalam mengelola penghitungan pajak. Informasi lebih lanjut klik tautan ini!

Baca juga: Objek Pemotongan PPh 21: Apa yang Harus Diketahui oleh Setiap Karyawan

Trending Article
01
Rizka Maria Merdeka | November 28, 2023
22 Contoh Kelebihan dan Kekurangan Diri Saat…
02
Rizka Maria Merdeka | October 25, 2023
Penting! Panduan Lengkap Pangkat Golongan PNS Terbaru…
03
Rizka Maria Merdeka | November 18, 2021
14 Contoh Penulisan Notulen Rapat yang Tepat.…
Subscribe News Letter
Get notification on your email