Hal-hal yang menyangkut keuangan merupakan hal yang sensitif bagi sebagian orang. Permasalahan terkait hutang piutang tak jarang membuat hubungan pihak-pihak yang bersangkutan menjadi tidak baik. Hal tersebut salah satunya karena pihak peminjam tidak bertanggung jawab dalam melunasi hutangnya.
Belum lagi di masa seperti sekarang ini. Aktivitas hutang-piutang semakin meningkat karena keadaan perekonomian di masa pandemi yang semakin sulit. Kesulitan mencari pekerjaan, phk, dan pemotongan gaji membuat beberapa orang terdesak dan akhirnya harus berhutang.
Namun, beberapa orang juga kesulitan untuk membayar hutangnya karena satu dan lain hal hingga menunggak pembayaran atau bahkan tidak membayar dan melarikan diri. Hal tersebut membuat pihak pemberi pinjaman mengalami kerugian, terutama dalam hal finansial. Terlebih jika uang yang dipinjam adalah dalam jumlah yang besar.
Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, perlu dibuat surat perjanjian hutang piutang sebagai bukti dan jaminan pertanggungjawaban atas peminjaman. Perlu diketahui juga bahwa permasalahan hutang piutang termasuk ke dalam hukum perdata, sehingga surat perjanjian hutang-piutang sangat perlu untuk menghindari kerugian di kedua belah pihak.
Namun, tentunya Anda juga tidak bisa sembarangan membuat surat perjanjiannya. Untuk mengetahui informasi lebih banyak mengenai surat perjanjian hutang piutang, simak ulasannya berikut ini!
Baca juga: Serba Serbi Surat Perjanjian Hutang
Definisi surat perjanjian hutang
Surat Perjanjian Hutang atau yang lebih dikenal dengan SPH adalah dokumen resmi yang memiliki fungsi sebagai acuan kegiatan peminjaman barang atau uang oleh pemberi dan penerima pinjaman. Surat ini berisi tentang kesepakatan dan segala informasi yang menyatakan tata aturan kegiatan peminjaman barang atau uang tersebut.
Selain itu, SPH juga berfungsi sebagai jaminan yang bersifat legal jika di kemudian hari terjadi pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam proses kegiatan hutang-piutang.
Baca juga: Financial Check Up, Bagaimana Menjaga Kesehatan Keuangan?
Fungsi surat perjanjian hutang piutang
Surat perjanjian hutang dibuat dengan beberapa fungsi sebagai berikut.
1. Sebagai bukti kegiatan hutang piutang.
Surat perjanjian hutang berfungsi sebagai bukti otentik atau resmi atas kegiatan hutang piutang. Selain itu, surat ini juga berfungsi sebagai alat penagihan kepada pihak peminjam agar tidak ada penyangkalan.
2. Melindungi batasan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat.
Surat perjanjian ini dapat menjadi pengingat atas batasan-batasan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Salah satunya kewajiban peminjam untuk membayar dan hak pemberi pinjaman untuk menagih hutang sesuai dengan kesepakatan.
3. Konfirmasi besarnya hutang dan waktu transaksi.
Surat perjanjian hutang berfungsi sebagai alat konfirmasi besaran hutang dan waktu transaksi dengan format dan regulasi yang tepat.
4. Upaya meminimalisir konflik dan menghindari risiko kerugian antar pihak.
Konflik atau perselisihan dalam hal ini dapat diartikan sebagai perbedaan pendapat antara pihak peminjam dan pemberi pinjaman terkait jumlah hutang atau tempo pembayaran. Sedangkan, risiko kerugian adalah apabila peminjam uang tidak mampu membayar atau melunasi hutangnya. Dalam hal ini, pemberi pinjaman berhak untuk memperkarakan hal tersebut ke jalur hukum.
5. Mempermudah penyelesaian secara hukum.
Surat perjanjian ini berfungsi sebagai bukti legalitas yang sah apabila terjadi pelanggaran dalam pelaksanaannya, sehingga kedua belah pihak dapat memperkarakan ke jalur hukum.
6. Mencegah kecurangan terkait penagihan jumlah yang tidak sesuai atau mengelak proses pembayaran.
Dalam hal ini kecurangan yang mungkin terjadi adalah pemberi hutang menagih dengan bunga yang tidak sesuai dengan perjanjian atau peminjam tidak mau membayar hutangnya dan melarikan diri.
7. Menghindari risiko kerugian lainnya yang mungkin terjadi.
Risiko lainnya yang mungkin terjadi adalah jika pihak peminjam meninggal dunia, sehingga tidak dapat melakukan pembayaran. Dengan adanya surat perjanjian hutang, pemberi pinjaman dapat mengajukan gugatan dengan bukti legal yang sah terkait kelanjutan pembayaran hutang mendiang.
Dalam proses kegiatan hutang-piutang dan pembuatan surat perjanjian hutang, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Umumnya, pihak pemberi pinjaman akan mewajibkan peminjam memenuhi beberapa persyaratan atau kelengkapan dokumen dalam proses kegiatan hutang-piutang. Berikut adalah beberapa dokumen yang harus disertakan.
- Fotokopi KTP, Paspor, SIM, atau tanda pengenal sah lainnya.
- Fotokopi NPWP dan Surat Keterangan Penghasilan (Slip gaji).
- Beberapa pihak pemberi pinjaman juga terkadang meminta pihak peminjam untuk melampirkan dokumen atau surat yang dapat digunakan sebagai jaminan, misalnya surat tanah, BPKB, dan lain-lain.
- Hutang dengan tujuan modal usaha biasanya diharuskan untuk menyertakan fotokopi Akta Pendirian, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), rencana bisnis, hingga laporan keuangan perusahaan.
Baca juga: Pahami Definisi TDP, Jenis, dan Persyaratannya
Contoh penulisan SPH
Dalam penulisan Surat Perjanjian Hutang ada beberapa bagian yang perlu disertakan di dalamnya. Antara lain sebagai berikut.
1. Judul
Judul diletakkan pada bagian tengah dokumen perjanjian, ditulis secara jelas menggunakan huruf kapital, berkaitan dengan objek yang akan diperjanjikan.
2. Pembuka
Biasanya berisi tentang maksud dan tujuan surat perjanjian tersebut dibuat serta biodata/identitas pribadi dari kedua belah pihak.
3. Isi
Pada bagian ini isinya harus mencakup tentang alasan mengapa surat tersebut dibuat, berapa nominal atau barang yang dipinjamkan, tujuan melakukan pinjaman, dan beberapa pasal-pasal terkait perjanjian hutang-piutang sesuai kesepakatan. Misalnya pasal tentang jumlah yang perlu dibayar, tenggat waktu pembayaran, syarat dan metode pembayaran, dan hal-hal lainnya terkait dengan proses hutang-piutang.
4. Penutup
Di bagian penutup biasanya berisi tentang harapan atau penegasan bahwa pembuatan surat perjanjian tersebut tanpa paksaan dan tekanan pihak manapun, serta terdapat saksi-saksi sah yang menyaksikan pembuatan hingga penandatanganannya. Selain itu, dalam penutup juga terdapat kolom tanda tangan pihak peminjam, pemberi pinjaman, dan saksi-saksi yang harus ditandatangani atau cap lengkap dengan materai.
Berikut ini adalah contoh Surat Perjanjian Hutang yang dapat Anda pelajari sebagai acuan pembuatannya.
Baca juga: Perlu Tahu! Ini Contoh dan Fungsi Surat Keterangan Penghasilan
Kelola pengajuan dan permintaan pegawai dengan GreatDay HR
Salah satu syarat yang perlu dilampirkan oleh peminjam dalam kegiatan hutang-piutang adalah slip gaji atau surat keterangan penghasilan. Surat tersebut biasanya diajukan oleh pegawai ke bagian HR atau bagian keuangan. Namun, terkadang prosesnya dapat memakan waktu yang tidak sebentar karena HR juga memiliki pekerjaan lain yang perlu dikerjakan.
Selain itu, pengajuan juga terkadang tertumpuk dengan pekerjaan lainnya sehingga HR perlu waktu untuk menyelesaikannya atau bahkan tertunda karena banyaknya dokumen. Oleh sebab itu, GreatDay HR dengan inovasi fitur-fitur canggih yang dapat membantu pekerjaan HR dan pegawai perusahaan menjadi lebih terorganisir.
Pegawai dapat mengajukan klaim dan permintaan melalui fitur yang tersedia di aplikasi GreatDay HR. Kemudian, petugas HR juga akan mendapatkan notifikasi terkait pengajuan atau permintaan pegawai agar dapat segera diproses dan dieskalasikan lebih cepat.
Tidak ada lagi dokumen menumpuk atau terlupakan. Yuk, segera unduh aplikasi GreatDay HR di Playstore atau Appstore ponsel pintar Anda! Anda juga dapat mengunjungi laman greatdayhr.com untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan menjadwalkan demonya.
Baca juga: Contoh Lengkap Surat Perjanjian beserta Cara Pembuatannya
