Jadwalkan Demo

Apa Itu Pajak Natura? Ini Penjelasan dan Contoh Perhitungannya!

Rizka Maria Merdeka | March 18, 2024 | Pajak
by GreatDay HR

Pajak natura merupakan salah satu aspek penting dalam sistem perpajakan yang mengatur pengenaan pajak terhadap penggantian atau imbalan yang diterima dalam bentuk barang atau kenikmatan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan aturan baru terkait pajak natura atau kenikmatan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66 Tahun 2023. PMK ini menjadi aturan pelaksana dari Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022.

Dalam PMK tersebut, dijelaskan secara rinci mengenai objek yang dikenakan PPh serta jenis dan batasan apa saja yang menetapkan bahwa natura atau kenikmatan bukan merupakan objek PPh. Artikel ini akan membahas pengertian, jenis-jenis natura, dan beberapa contoh kasus terkait pajak natura atau kenikmatan.

Baca selengkapnya!

Baca juga: Berkenalan dengan Aplikasi DJP Terbaru, e-Bupot PPh 21

Apa itu pajak natura?

Sebelum menjelaskan apa yang dimaksud dengan pajak natura, mari kita bahas terlebih dahulu definisi dari istilah “natura”. Secara umum, perusahaan menyediakan berbagai fasilitas untuk meningkatkan kenyamanan, kesejahteraan, dan kelancaran pekerjaan karyawan mereka. Fasilitas ini berbeda dari kompensasi wajib seperti gaji dan tunjangan.

Selain kompensasi moneter seperti upah dan gaji, konsep “natura” juga mencakup fasilitas yang sering diberikan perusahaan kepada karyawan. Dalam konteks ini, “natura” merujuk pada berbagai keuntungan atau kenikmatan yang diberikan perusahaan sebagai tambahan yang menjadi hak karyawan. Umumnya, natura diberikan dalam bentuk bukan uang tunai, melainkan sebagai barang atau layanan dengan manfaat khusus, terutama untuk karyawan dengan pendapatan rendah.

Pajak natura, yang juga dikenal sebagai pajak kenikmatan atau pajak barang, adalah jenis pajak yang dikenakan pada barang atau fasilitas yang diberikan perusahaan kepada karyawan atau individu lain sebagai bagian dari kompensasi atau tunjangan. Istilah “natura” mengacu pada barang atau fasilitas fisik yang diberikan sebagai imbalan atau tambahan dari pekerjaan atau jasa yang dilakukan.

Baca juga: Simak Cara Menghitung Tarif Pajak Efektif (TER) Terbaru 2024

Jenis-jenis natura

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang diresmikan pada Oktober 2021, peraturan tersebut membahas dasar-dasar, tata cara, ketentuan, dan jenis perlakuan terkait pajak natura. Pasal 6 ayat (1) secara luas membahas imbalan dan biaya penggantian yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan sebagai natura atau kenikmatan.

Dalam konteks ini, terdapat dua jenis yang perlu dipahami, yaitu natura yang tidak termasuk objek pajak dan natura yang termasuk objek pajak.

1. Natura tidak termasuk objek pajak

Terkait hal ini, terdapat beberapa jenis natura yang tidak termasuk dalam objek pajak natura menurut peraturan atau ketentuan yang berlaku (UU HPP). Jenis natura yang tidak masuk ke dalam objek pajak natura antara lain:

  1. Makanan (termasuk bahan-bahan makanan), minuman (termasuk bahan-bahan minuman) yang diberikan bagi setiap pegawai.
  2. Natura ataupun kenikmatan yang ditujukan pada daerah tertentu.
  3. Natura atau kenikmatan yang dipersembahkan dalam rangka melaksanakan pekerjaan/tugas.
  4. Natura atau kenikmatan yang diberikan atas biaya dari APBN, APBDes, hingga anggaran sejenis lainnya.
  5. Natura dan kenikmatan yang memiliki ketentuan atau batasan serta jenis-jenis tertentu.

2. Natura termasuk objek pajak

Merujuk dalam UU HPP Pasal 4 ayat (1), di mana dalam pasal tersebut membahas secara lebih luas mengenai apa saja yang menjadi objek pajak natura. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pengenaan pajak natura bagi karyawan/pegawai ialah pada kenikmatan yang diberikan oleh perusahaan. Beberapa natura yang menjadi objek pajak, antara lain:

  1. Segala bentuk imbalan atau kenikmatan yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi.
  2. Kenikmatan atas tunjangan.
  3. Kenikmatan atas komisi.
  4. Kenikmatan atas bonus atau uang lembur.
  5. Kenikmatan atas pemberian jaminan hari tua atau pensiunan.
  6. Kenikmatan atas transportasi dinas (motor dan mobil).
  7. Kenikmatan lainnya yang sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini.

Baca juga: Tarif Pajak Terbaru Sudah Berlaku! Ini Penjelasan Mengenai TER PPh 21 Sesuai PP 58/2023

Contoh perhitungan pajak natura

Berikut contoh-contoh kasus perhitungan atau pengenaan pajak atas natura/kenikmatan.

Contoh kasus 1

Seorang pekerja bernama Emma bekerja di PT Tekno Maju sebagai asisten manajer. Perusahaan tersebut membeli mobil baru atas nama perusahaan seharga Rp210.000.000,00, yang digunakan Emma sebagai mobil operasional yang tidak dibawa pulang.

Selain mobil, Emma juga menerima asuransi kesehatan dari perusahaan. Emma menerima gaji bruto sebesar Rp40.000.000,00 per bulan dan tidak memiliki saham di PT Tekno Maju. Apakah mobil dan asuransi yang digunakan Emma termasuk dalam objek PPh natura/kenikmatan?

Jawaban:

Dalam situasi ini, mobil senilai Rp210.000.000,00 yang digunakan Emma untuk pekerjaan operasional tidak dianggap sebagai kenikmatan bagi karyawan. Pengeluaran terkait mobil untuk operasional dikategorikan sebagai biaya operasional.

Selain itu, karena Emma tidak memiliki saham atau modal, dan gaji bruto Emma sebesar Rp40.000.000,00 per bulan, Emma tidak menjadi objek PPh. Terkait dengan asuransi, tidak ada pengecualian objek PPh untuk asuransi menurut PMK No. 66 Tahun 2023. UU PPh menetapkan bahwa asuransi termasuk dalam objek PPh untuk karyawan.

Menurut lampiran PMK No. 66 Tahun 2023, fasilitas kendaraan dari pemberi kerja dianggap sebagai kenikmatan bagi karyawan. Fasilitas ini dapat dikecualikan dari objek PPh dengan syarat tertentu, yaitu diterima oleh karyawan yang tidak memiliki saham serta memiliki penghasilan bruto rata-rata Rp100.000.000,00 per bulan dari pemberi kerja.

Perihal asuransi, UU PPh Pasal 9 ayat (1) huruf d mengatur bahwa asuransi kesehatan, jiwa, dwiguna, beasiswa, dan kecelakaan yang diberikan oleh pemberi kerja merupakan objek PPh bagi karyawan yang dapat dibiayakan oleh pemberi kerja.

Contoh kasus 2

Seorang direktur utama dan pemegang saham di PT Jaya Selalu, Alfida, mendapat beberapa fasilitas dari perusahaannya untuk keperluan pekerjaannya. Fasilitas tersebut meliputi handphone dan pulsa, mobil dinas yang dapat dibawa pulang, apartemen sewa seharga Rp450.000.000,00 per tahun, makanan di tempat kerja, dan bingkisan barang saat Hari Raya Idulfitri. Apakah seluruh fasilitas yang diterima oleh Alfida termasuk objek PPh atas natura/kenikmatan?

Jawaban:

Alfida menerima handphone dan pulsa untuk mendukung pekerjaannya sebagai direktur utama. Meskipun posisinya tinggi di perusahaan, fasilitas ini dikecualikan dari objek PPh karena digunakan untuk keperluan pekerjaan, sesuai dengan ketentuan dalam lampiran PMK No. 66 Tahun 2023 poin 3.

Mengenai mobil dinas, karena Alfida memiliki saham atau penyertaan modal dalam perusahaan, mobil dinas yang diterimanya dianggap sebagai objek PPh atas kenikmatan yang diterima, sebagaimana dijelaskan dalam lampiran PMK No. 66 Tahun 2023 poin 8.

Perihal apartemen yang disewakan oleh perusahaan, biaya sewa sebesar Rp450.000.000,00 per tahun atau Rp37.500.000,00 per bulan menjadi objek PPh bagi Alfida. Dalam perhitungan PPh 21, penambahan bruto adalah sebesar Rp35.500.000,00 per bulan, dihitung dari selisih antara biaya bulanan dan potongan Rp2.000.000,00, sesuai dengan ketentuan dalam lampiran PMK No. 66 Tahun 2023 poin 7.

Makanan yang diterima oleh Alfida di tempat kerja tidak termasuk dalam objek PPh, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a pada PMK No. 66 Tahun 2023.

Bingkisan barang yang diterima oleh Alfida saat Hari Raya Idulfitri dikecualikan dari objek PPh, dengan catatan total nilai bingkisan tidak melebihi Rp3.000.000,00 per pegawai dalam satu tahun, berdasarkan lampiran PMK No. 66 Tahun 2023 poin 2. Bingkisan tersebut tidak termasuk dalam bingkisan yang dikecualikan dalam rangka hari besar keagamaan, sebagaimana diatur dalam lampiran PMK No. 66 Tahun 2023 poin 1 karena bingkisan tersebut bukan makanan, minuman, bahan makanan, atau bahan minuman.

Contoh kasus 3

Rizal, seorang karyawan di PT Gerday, melakukan perjalanan dinas luar kota yang mencakup biaya akomodasi berupa hotel dan uang saku. Saat di luar kota, Rizal mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan biaya rumah sakit ditanggung oleh perusahaan tempatnya bekerja. Apakah natura/kenikmatan yang diterima oleh Rizal dikenakan pajak?

Jawaban:

Biaya rumah sakit yang ditanggung oleh PT Gerday untuk kecelakaan yang dialami oleh Rizal termasuk dalam pengecualian objek PPh berdasarkan lampiran PMK No. 66 Tahun 2023 poin 4. Di dalam lampiran tersebut dijelaskan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan akibat kecelakaan kerja dikecualikan dari objek PPh. Selain itu, penyakit akibat kerja, kedaruratan penyelamatan jiwa, dan perawatan lanjutan akibat kecelakaan atau penyakit akibat kerja juga termasuk dalam pengecualian objek PPh.

Sementara itu, biaya akomodasi seperti hotel yang diterima oleh Rizal selama dinas di luar kota dianggap sebagai biaya operasional perusahaan dan bukan merupakan objek PPh.

Namun, uang saku yang diterima oleh Rizal sebagai bagian dari perjalanan dinas di luar kota termasuk dalam objek PPh karena merupakan penerimaan berupa uang tunai.

Baca juga: Memahami Tentang Asas Pemungutan Pajak di Indonesia Beserta Jenisnya

Hitung pajak lebih mudah dan akurat di aplikasi GreatDay HR

hitung pajak natura greatday hr sukses

Penghitungan pajak dengan regulasi yang selalu berubah dan mengalami pembaruan menjadi tantangan tersendiri bagi para paymaster. Terutama jika perubahan pada regulasi menjadi semakin rumit dengan rumus perhitungan yang diubah total. Bagi paymaster yang menggunakan sistem otomatis, tentu tantangan ada pada penyedia layanan sistem, yang juga harus selalu update terhadap perubahan yang ada.

Sama halnya dengan PPh yang dikenakan pada gaji karyawan, pengenaan PPh atas natura atau kenikmatan yang diberikan perusahaan kepada karyawannya juga bisa dihitung secara otomatis dengan fitur Payroll di aplikasi GreatDay HR. Sebab, GreatDay HR selalu mengikuti perkembangan perubahan peraturan pajak yang ada. Jadi, perusahaan dan paymaster tidak perlu khawatir!

Regulasi pajak berubah-ubah? Tenang saja! GreatDay HR selalu memberikan update dan solusi terkini dalam pengelolaan pajak dan penggajian. Segera berlangganan untuk proses payroll yang lebih lancar dan akurat! Klik di sini untuk informasi lebih lanjut.

Baca juga: Pajak Natura: Pengenalan Konsep dan Pengaplikasiannya di Indonesia

Trending Article
01
Rizka Maria Merdeka | November 28, 2023
22 Contoh Kelebihan dan Kekurangan Diri Saat…
02
Rizka Maria Merdeka | October 25, 2023
Penting! Panduan Lengkap Pangkat Golongan PNS Terbaru…
03
Rizka Maria Merdeka | November 18, 2021
14 Contoh Penulisan Notulen Rapat yang Tepat.…
Subscribe News Letter
Get notification on your email