Jadwalkan Demo

Pahami Pentingnya Hukum Ketenagakerjaan dalam Dunia Kerja

Rizka Maria Merdeka | June 4, 2024 | Human Resource (HR)
by GreatDay HR

Hukum ketenagakerjaan adalah fondasi penting dalam menciptakan hubungan kerja yang adil dan produktif antara pekerja dan pemberi kerja. Dalam artikel ini, kita akan membahas secara komprehensif mengenai pengertian hukum ketenagakerjaan, mengapa hukum ini sangat penting, serta berbagai peraturan di Indonesia yang mengatur ketenagakerjaan.

Dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan hingga perubahan signifikan yang dibawa oleh Undang-Undang Cipta Kerja, hukum ketenagakerjaan bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja, memastikan kesejahteraan mereka, dan menciptakan iklim kerja yang kondusif serta seimbang.

Memahami hukum ketenagakerjaan tidak hanya penting bagi pekerja, tetapi juga bagi pemberi kerja dalam menjalankan operasional bisnis yang berkelanjutan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Baca sampai habis!

Baca juga: JKM BPJS Ketenagakerjaan: Pengertian, Manfaat, dan Cara Mengajukan Klaimnya

Pengertian hukum ketenagakerjaan

Hukum ketenagakerjaan adalah cabang dari hukum yang mengatur hubungan antara pekerja dan pemberi kerja serta hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam konteks hubungan kerja. Hukum ini mencakup berbagai aspek mulai dari perekrutan, penempatan, pelatihan, upah, jam kerja, perlindungan kerja, hingga pemutusan hubungan kerja. Tujuan utama dari hukum ketenagakerjaan adalah untuk memastikan bahwa hubungan kerja berjalan secara adil dan seimbang, serta melindungi hak-hak pekerja.

Di Indonesia, hukum ketenagakerjaan diatur dalam berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah, seperti Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta peraturan pelaksananya. Hukum ketenagakerjaan juga dipengaruhi oleh konvensi dan standar internasional yang dikeluarkan oleh Organisasi Perburuhan Internasional (ILO).

Dengan adanya hukum ketenagakerjaan, diharapkan tercipta hubungan kerja yang harmonis, produktif, dan berkeadilan antara pekerja dan pemberi kerja.

Baca juga: Kebijakan Cuti Terbaru 2024 bagi Karyawan Swasta Berdasarkan UU Cipta Kerja

Pentingnya hukum ketenagakerjaan

Hukum ketenagakerjaan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan dan keadilan dalam hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja. Berikut adalah beberapa alasan mengapa hukum ketenagakerjaan sangat penting:

1. Perlindungan Hak Pekerja

Hukum ketenagakerjaan melindungi hak-hak pekerja, seperti hak atas upah yang layak, jam kerja yang wajar, dan kondisi kerja yang aman. Perlindungan ini mencakup juga hak atas cuti, perlindungan terhadap diskriminasi, dan pelecehan di tempat kerja.

2. Kesejahteraan Pekerja

Dengan adanya regulasi mengenai upah minimum, tunjangan, dan jaminan sosial, kesejahteraan pekerja dapat lebih terjamin. Jaminan sosial seperti asuransi kesehatan, tunjangan hari tua, dan kompensasi kecelakaan kerja memberikan rasa aman bagi pekerja.

3. Keseimbangan Kekuatan dalam Hubungan Kerja

Hukum ketenagakerjaan membantu menciptakan keseimbangan kekuatan antara pekerja dan pemberi kerja, menghindari eksploitasi oleh pihak yang lebih kuat. Ini memungkinkan pekerja untuk memiliki posisi tawar yang lebih adil dalam negosiasi kerja.

4. Penyelesaian Perselisihan

Menyediakan mekanisme penyelesaian perselisihan industrial yang efektif untuk mengatasi konflik antara pekerja dan pemberi kerja. Ini termasuk mediasi, arbitrase, dan pengadilan hubungan industrial.

5. Peningkatan Produktivitas dan Kinerja

Lingkungan kerja yang adil dan kondusif mendorong pekerja untuk bekerja lebih efisien dan produktif. Pekerja yang merasa dihargai dan diperlakukan dengan adil cenderung memiliki motivasi kerja yang lebih tinggi.

6. Peningkatan Citra Perusahaan

Perusahaan yang mematuhi hukum ketenagakerjaan biasanya memiliki citra yang lebih baik di mata publik dan investor. Ini dapat meningkatkan reputasi dan daya tarik perusahaan bagi talenta terbaik.

7. Pengembangan Ekonomi dan Sosial

Melalui perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja, hukum ketenagakerjaan berkontribusi pada stabilitas ekonomi dan sosial. Pekerja yang sejahtera lebih mampu berkontribusi pada perekonomian nasional melalui konsumsi dan partisipasi aktif dalam masyarakat.

8. Standar Internasional

Memastikan bahwa praktik ketenagakerjaan sesuai dengan standar internasional yang ditetapkan oleh organisasi seperti ILO. Ini penting dalam era globalisasi, di mana perusahaan harus mematuhi regulasi internasional untuk beroperasi di pasar global.

9. Keberlanjutan Bisnis

Hubungan kerja yang baik dan regulasi yang jelas membantu dalam menciptakan bisnis yang berkelanjutan. Perusahaan yang mematuhi hukum ketenagakerjaan cenderung memiliki risiko lebih rendah terhadap litigasi dan gangguan operasional.

Dengan kata lain, hukum ketenagakerjaan tidak hanya penting bagi pekerja tetapi juga bagi pemberi kerja dan masyarakat secara keseluruhan. Memastikan bahwa hukum ini diterapkan dengan baik membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Baca juga: Mengenal UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Peraturan tentang ketenagakerjaan

Peraturan tentang ketenagakerjaan di Indonesia diatur melalui berbagai undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan lainnya. Berikut adalah beberapa peraturan utama yang mengatur ketenagakerjaan di Indonesia:

1. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

  • Ruang Lingkup: Mengatur berbagai aspek hubungan kerja, termasuk perekrutan, perjanjian kerja, upah, jam kerja, istirahat, perlindungan kerja, dan pemutusan hubungan kerja.
  • Ketentuan Utama: Menetapkan hak dan kewajiban pekerja dan pemberi kerja, serta mekanisme penyelesaian perselisihan industrial.

2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law)

  • Ruang Lingkup: Melakukan perubahan signifikan pada beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, termasuk aturan tentang perjanjian kerja, upah, jam kerja, dan pesangon.
  • Tujuan: Meningkatkan fleksibilitas tenaga kerja dan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan.

3. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021

  • Ruang Lingkup: Mengatur tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), alih daya (outsourcing), waktu kerja dan istirahat, serta pemutusan hubungan kerja.
  • Ketentuan Utama: Menetapkan detail pelaksanaan perjanjian kerja, hak pekerja kontrak, dan kompensasi bagi pekerja yang terkena PHK.

4. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021

  • Ruang Lingkup: Mengatur tentang pengupahan.
  • Ketentuan Utama: Menetapkan formula penghitungan upah minimum, upah berdasarkan satuan waktu dan hasil, serta tunjangan dan insentif lainnya.

Baca juga: Perhatikan! Cara Wajib Lapor Ketenagakerjaan Online, dan Aturan Lengkapnya

5. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2021

  • Ruang Lingkup: Mengatur tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
  • Ketentuan Utama: Memberikan perlindungan bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja melalui manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.

6. Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh

  • Ruang Lingkup: Mengatur tentang pembentukan, fungsi, dan hak-hak serikat pekerja/serikat buruh.
  • Ketentuan Utama: Menjamin hak pekerja untuk berserikat dan berunding secara kolektif.

7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

Mengatur detail teknis pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang dan peraturan pemerintah terkait ketenagakerjaan. Contohnya termasuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), pelatihan kerja, dan lainnya.

8. Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

  • Ruang Lingkup: Mengatur tentang sistem jaminan sosial nasional untuk pekerja, termasuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
  • Ketentuan Utama: Menetapkan program-program jaminan sosial seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun.

Peraturan-peraturan ini bertujuan untuk menciptakan hubungan kerja yang adil dan seimbang, melindungi hak-hak pekerja, serta memastikan kesejahteraan pekerja di Indonesia. Selain itu, peraturan tersebut juga memberikan kerangka kerja yang jelas bagi pemberi kerja dalam menjalankan operasional bisnisnya, sehingga dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan produktif.

Baca juga: Mari Pelajari Seputar Undang-Undang Ketenagakerjaan!

Trending Article
01
Rizka Maria Merdeka | November 28, 2023
22 Contoh Kelebihan dan Kekurangan Diri Saat…
02
Rizka Maria Merdeka | October 25, 2023
Penting! Panduan Lengkap Pangkat Golongan PNS Terbaru…
03
Rizka Maria Merdeka | November 18, 2021
14 Contoh Penulisan Notulen Rapat yang Tepat.…
Subscribe News Letter
Get notification on your email