-
-
-
Hubungi SalesDapatkan Demo
NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak merupakan salah satu dokumen penting yang harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia, terutama yang sudah berpenghasilan. Mengingat membayar pajak merupakan salah satu kewajiban warga negara sebagai bentuk dukungan untuk pembangunan dan kesejahteraan negara.
Selain itu, NPWP juga merupakan salah satu syarat untuk melamar pekerjaan dan membuka usaha kecil. Dokumen ini juga dibutuhkan sebagai identitas Wajib Pajak. Untuk bisa mendapatkan NPWP, ada beberapa syarat membuat NPWP karyawan yang harus dipenuhi tergantung pada jenisnya.
Apa saja syarat yang diperlukan untuk membuat NPWP bagi karyawan? Simak ulasannya di dalam artikel berikut untuk mengetahui informasi lebih lengkap tentang syarat pembuatan NPWP karyawan!
Nomor Pokok Wajib Pajak biasa disingkat dengan NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak (WP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.
Berikut ini adalah beberapa fungsi NPWP secara umum.
Selain KTP, NPWP menjadi dokumen yang harus ada ketika ingin mengajukan pinjaman ke bank. Mengapa demikian? Sederhananya, melalui NPWP pihak bank bisa apakah calon debiturnya taat pajak atau sebaliknya.
Bila sudah memiliki NPWP, proses pengajuan kredit pun bisa sedikit lebih mudah. Lalu, fasilitas kredit apa saja sih yang butuh NPWP dalam persyaratannya?
Ingin mendirikan sebuah badan usaha? Anda tentu membutuhkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagai dokumen yang membuktikan legalitas badan usaha tersebut. Untuk membuat SIUP, ada beberapa dokumen yang wajib dimiliki sebagai syarat administrasi. Salah satu dokumen tersebut adalah NPWP.
Banyak perusahaan mewajibkan para calon pekerjanya memiliki NPWP. Namun, apakah bisa membuat NPWP bila belum bekerja?
Ditjen Pajak rupanya memiliki kebijakan untuk membantu pembuatan NPWP bagi mereka yang akan masuk dunia kerja. Sejumlah Kantor Pelayanan Pajak biasanya mensyaratkan surat rekomendasi dari perusahaan atau meminta keterangan mengenai perusahaan tempat pemohon NPWP yang bersangkutan bekerja.
Dalam proses pembukaan rekening di bank, kita mengenal istilah Customer Due Diligence (CDD). CDD merupakan upaya bank untuk mengidentifikasi dan memverifikasi data calon nasabah. Nah, salah satu dokumen yang dibutuhkan untuk verifikasi data calon nasabah tersebut adalah NPWP.
Syarat melampirkan NPWP dalam pembukaan rekening dilakukan semata-mata merupakan bentuk kepatuhan pihak bank kepada Bank Indonesia.
Sebab, menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 pasal 14 ayat 1 huruf a menjelaskan bahwa calon nasabah yang memiliki benefical owner wajib menyerahkan NPWP untuk mencegah pencucian uang dan pencegahan pendanaan teroris oleh bank umum.
Reksa dana merupakan salah satu jenis investasi yang cocok digunakan oleh pemula yang baru saja terjun ke dunia investasi. Nah, NPWP menjadi syarat yang harus terlampir dalam dokumen pengajuan investasi jenis ini. Tujuan pemenuhan data NPWP hampir sama dengan fungsi NPWP nomor 5 yaitu memberantas dan mencegah tindak pidana pencucian uang serta pendanaan kegiatan teroris.
Beberapa daerah di Indonesia mewajibkan peserta lelang proyek memiliki NPWP. Hal ini dilakukan untuk melaksanakan peraturan Dirjen Pajak yang mengharuskan peserta lelang/tender memiliki NPWP. Alasan utamanya tentu saja untuk menjaring Wajib Pajak lebih banyak lagi.
Inilah fungsi NPWP yang paling utama. Bagi wajib pajak yang ingin membayar dan melaporkan pajak, tentu wajib memiliki NPWP. Selain itu, wajib pajak yang memiliki NPWP juga akan terhindar dari keharusan membayar tarif pajak lebih mahal ketimbang tarif aslinya. Poin inilah yang paling dirasakan manfaatnya oleh pemegang kartu NPWP.
Dalam membuat NPWP seseorang harus memenuhi persyaratan yang dilampirkan kepada petugas pajak.
Berikut adalah syarat membuat NPWP karyawan, baik yang berstatus sebagai WNI maupun WNA.
Pembuatannya bisa dengan mengajukan sendiri maupun kolektif atau membuat NPWP Pekerja.
Pengajuan NPWP Karyawan secara kolektif diatur dalam Perdirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2007 tentang Pemberian NPWP Orang Pribadi yang Berstatus Sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai Melalui Pemberi Kerja/ Bendaharawan Pemerintah.
Dalam peraturan ini, perusahaan yang ingin mengajukan pembuatan NPWP kolektif maka wajib mengumpulkan data karyawan yang belum memiliki NPWP Pekerja untuk diajukan daftar NPWP ke KPP terdekat.
Syarat membuat NPWP karyawan kolektif ini cukup dengan daftar nominatif karyawan yang mengajukan pembuatan NPWP dan disertai dengan fotokopi KTP atau identitas lain.
Untuk pendaftaran NPWP karyawan pribadi bisa mengikuti tata cara yang ada di poin sebelumnya tentang mendaftar secara online.
Syarat membuat NPWP karyawan pribadi adalah fotokopi identitas dan juga formulir yang bisa didapatkan baik secara online maupun datang langsung ke KPP terdekat.
Ketaatan perusahaan pada peraturan pajak menjadi salah satu hal yang penting dalam menjalankan bisnis. Bukan hanya untuk menghindari sanksi administratif maupun finansial, namun yang lebih penting adalah akses yang lebih mudah ke modal sehingga bisa mengembangkan bisnis.
Hal ini bisa dimulai dengan memastikan semua karyawan memiliki NPWP sehingga tiap pendapatan yang masuk tercatat dan berkontribusi pada negara.
Pajak merupakan salah satu komponen penting dalam penghitungan payroll perusahaan. Dalam prosesnya, menghitung pajak dapat dikatakan bukan hal yang mudah karena peraturan dan kebijakan yang berubah-ubah. Setiap tahun pemerintah memperbaharui aturan mengenai penghitungan pajak sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap penghitungan payroll perusahaan.
Selain itu, komponen payroll lainnya seperti potongan, bonus, BPJS, dan lain-lain juga harus dihitung secara akurat. Penghitungan dan pengelolaan payroll merupakan tugas HR yang paling banyak memakan waktu dan tenaga karena jika terjadi kekeliruan sedikit saja maka akan berimbas pada karyawan dan perusahaan.
Oleh karena itu, GreatDay HR hadir dengan fitur-fitur pintar yang dapat membantu mempermudah pekerjaan HR termasuk proses penghitungan payroll perusahaan. Penghitungan pajak yang biasanya memakan waktu berjam-jam dapat dilakukan dengan cepat melalui satu aplikasi HRIS saja. GreatDay HR juga memberikan kemudahan untuk mengakses dan mengelola data karyawan di mana saja dan kapan saja melalui ponsel pintar Anda. tunggu apa lagi? Segera unduh aplikasinya di ponsel kesayangan Anda, kunjungi laman webnya dan dapatkan demo!
