Cara Hitung Pesangon Karyawan yang Terkena Efisiensi Perusahaan

vcara menghitung pesangon

Cara Hitung Pesangon Karyawan yang Terkena Efisiensi Perusahaan

Kondisi perusahaan yang tidak stabil terkadang membuat suatu perusahaan harus melakukan efisiensi berupa PHK atau Pemutusan Hubungan Kerja. Dengan kondisi ini perusahaan yang mengambil kebijakan ini tentunya harus membayarkan kompensasi wajib seperti uang pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK), serta Uang Penggantian Hak (UPH) seperti tercantum dalam UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 Pasal 156 Ayat 1 

“Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima” 

Menghitung Uang Pesangon dan UPMK

Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 Pasal 156 Ayat 2 dan 3 berikut ketentuannya:

Uang Pesangon (UP)

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai uang pesangon perlu diingat kalau ada yang namanya tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Kedua istilah ini digunakan untuk tujuan yang berbeda misalnya tunjangan transport, kesehatan dan lain sebagainya. Tunjangan tetap inilah yang akan tetap dihitung meskipun Anda tidak dapat hadir ke kantor. 

Jika Anda bertanya apa hubungan tunjangan dengan UP, maka penjelasannya seperti ini, untuk mendapatkan nominal besarnya Uang Pesangon, Anda perlu menjumlahkan gaji pokok dengan tunjangan tetap. 

Sesuai dengan UU No.13 Tahun 2003 Pasal 156 Ayat (2) berikut ketentuan dan cara menghitungnya:

  • Jika masa kerja < 1 tahun  = 1 bulan upah;
  • Jika masa kerja 1 tahun/ lebih tetapi kurang dari 2 tahun = 2 bulan upah;
  • Jika masa kerja 2 tahun/lebih tetapi kurang dari 3 tahun = 3 bulan upah;
  • Jika masa kerja 3 tahun/ lebih tetapi kurang dari 4 tahun = 4 bulan upah;
  • Jika masa kerja 5 tahun/lebih tetapi kurang dari 6 tahun = 5 bulan upah;
  • Jika masa kerja 6 tahun/lebih tetapi kurang dari 7 tahun = 6 bulan upah;
  • Jika masa kerja 7 tahun/lebih tetapi kurang dari 8 tahun= 7 bulan upah;
  • Jika masa kerja 8 tahun/lebih = 9 bulan upah.
Baca Juga  Cara Mengelola Karyawan Untuk Memperkuat Bisnis Anda

Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Mungkin upah yang satu ini belum terlalu familiar untuk beberapa orang, sehingga disarankan bagi karyawan atau perusahaan mengerti akan hak dan kewajibannya. Pasalnya sebagai pekerja bukan hanya mendapatkan gaji bulanan, tapi juga penghargaan dalam bentuk uang jika terjadi pemutusan kerja. 

Berlaku bagi orang yang sudah bekerja minimal 3 tahun dan sudah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 156 Ayat (3).

Cara menghitung uang penghargaan masa kerja mengikuti ketentuan berikut ini:

  • Jika masa kerja 3 tahun/lebih tetapi kurang dari 6 tahun = 2 bulan upah
  • Jika masa kerja 6 tahun/lebih tetapi kurang dari 9 tahun = 3 bulan upah
  • Jika masa kerja 9 tahun/lebih tetapi kurang dari 12 tahun = 4 bulan upah
  • Jika masa kerja 12 tahun/lebih tetapi kurang dari 15 tahun = 5 bulan upah
  • Jika masa kerja 15 tahun/lebih tetapi kurang dari 18 tahun = 6 bulan upah
  • Jika masa kerja 18 tahun/lebih tetapi kurang dari 21 tahun = 7 bulan upah
  • Jika masa kerja 21 tahun/lebih tetapi kurang dari 24 tahun = 8 bulan upah
  • Jika masa kerja 24 tahun atau lebih = 10 bulan upah

Uang Penggantian Hak (UPH)

Selain kedua hal yang sudah disebutkan di atas, saat terjadi PHK karyawan berhak mendapatkan uang penggantian hak sebagai pesangon yang harus dibayarkan oleh perusahaan.diatur dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 156 Ayat (4). 

  • Dapat dicairkan jika cuti tahunan belum sempat diambil atau belum gugur
  • Biaya yang dihitung saat pekerja dan keluarganya melakukan tugas ke daerah lain, yang cukup jauh atau sulit dijangkau. Wajib ditanggung oleh perusahaan tempat orang tersebut bekerja.
  • Adanya penggantian biaya perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar 15% dari uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja. 
  • Tercantum dalam perjanjian kerja dan peraturan perusahaan
Baca Juga  Software Payroll Indonesia Terbaik Untuk Membantu kinerja HRD

Dengan adanya kebijakan yang sudah diatur oleh pemerintah ini diambil dengan tujuan menghindari konflik antara karyawan dengan perusahaan yang melakukan kebijakan ekstrim. Juga melindungi hak para pekerja yang ada di Indonesia.