Cara Hitung Pesangon Karyawan yang Terkena Efisiensi Perusahaan

Kondisi perusahaan yang tidak stabil terkadang membuat suatu perusahaan harus melakukan efisiensi berupa PHK atau Pemutusan Hubungan Kerja. Dengan kondisi ini perusahaan yang mengambil kebijakan ini tentunya harus membayarkan kompensasi wajib seperti uang pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK), serta Uang Penggantian Hak (UPH) seperti tercantum dalam UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 Pasal 156 Ayat 1 

Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima

Namun dalam definisinya pesangon adalah pembayaran dan tunjangan yang mungkin berhak diterima karyawan ketika mereka meninggalkan pekerjaan di perusahaan dengan keterpaksaan.

Komponen Pesangon Karyawan yang Terkena PHK atau Lay-off

Ada 3 komponen pesangon bagi karyawan pemutusan hubungan kerja, sesuai Pasal 156 Ayat (1) 

  1. Uang pesangon
  2. Uang penghargaan masa kerja
  3. Uang penggantian hak

Sedangkan pesangon bagi mereka yang terkena efisiensi, diatur dalam Pasal 164 ayat (3) yang menyatakan jika jumlah pesangon dibayarkan sebesar 2 kali pesangon Pasal 156 ayat 2, 1 kali uang penghargaan Pasal 156 ayat 3 dan uang penggantian hak Pasal 156 ayat 4.

Undang Undang yang Mengatur Pesangon

Pasal 156 ayat 1, jika terjadi pemutusan hubungan kerja, maka uang pesangon  atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak harus diterima.

  • Besarnya UP atau uang pesangon 9x upah (ayat 2)
  • Besarnya uang penghargaan masa kerja (UPMK) maksimal 10x (ayat 3).
  • Besarnya uang penggantian hak (UPH) teradapat pada (ayat 4).

Ada hal yang dikecualikan yaitu uang penggantian hak kesehatan dan perumahan dengan faktor 15% upah dihapus karena dianggap sudah tertutupi dari BPJS Kesehatan dan Tapera. 

Bahkan UU Cipta Kerja terbaru juga menambahkan adanya Jaminan kehilangan pekerjaan (JKP), skema baru berdasarkan prinsip asuransi sosial yang tidak mengurangi manfaat dari jaminan sosial lainnya dan tidak menambah beban bagi pekerja/buruh, kabarnya sebesar 6 kali upah.

Namun jika uang yang diberikan karena pekerja diberhentikan, maka upah yang diberikan 19x (UP ditambah UPMK) ditambah 6 kali upah (JKP), sehingga menjadi 25 kali upah. Memang angka ini lebih rendah dibandingkan UU Ketenagakerjaan sebesar maksimal 32,2 kali upah.

Menghitung Uang Pesangon dan UPMK

Baca juga: Bagaimana Cara Menghitung Uang Penghargaan Masa Kerja?

Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 Pasal 156 Ayat 2 dan 3 berikut ketentuannya:

Uang Pesangon (UP)

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai uang pesangon perlu diingat kalau ada yang namanya tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Kedua istilah ini digunakan untuk tujuan yang berbeda misalnya tunjangan transport, kesehatan dan lain sebagainya. Tunjangan tetap inilah yang akan tetap dihitung meskipun Anda tidak dapat hadir ke kantor. 

Jika Anda bertanya apa hubungan tunjangan dengan UP, maka penjelasannya seperti ini, untuk mendapatkan nominal besarnya Uang Pesangon, Anda perlu menjumlahkan gaji pokok dengan tunjangan tetap. 

Sesuai dengan UU No.13 Tahun 2003 Pasal 156 Ayat (2) berikut ketentuan dan cara menghitungnya:

  • Jika masa kerja < 1 tahun  = 1 bulan upah;
  • Jika masa kerja 1 tahun/ lebih tetapi kurang dari 2 tahun = 2 bulan upah;
  • Jika masa kerja 2 tahun/lebih tetapi kurang dari 3 tahun = 3 bulan upah;
  • Jika masa kerja 3 tahun/ lebih tetapi kurang dari 4 tahun = 4 bulan upah;
  • Jika masa kerja 5 tahun/lebih tetapi kurang dari 6 tahun = 5 bulan upah;
  • Jika masa kerja 6 tahun/lebih tetapi kurang dari 7 tahun = 6 bulan upah;
  • Jika masa kerja 7 tahun/lebih tetapi kurang dari 8 tahun= 7 bulan upah;
  • Jika masa kerja 8 tahun/lebih = 9 bulan upah.

Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Mungkin upah yang satu ini belum terlalu familiar untuk beberapa orang, sehingga disarankan bagi karyawan atau perusahaan mengerti akan hak dan kewajibannya. Pasalnya sebagai pekerja bukan hanya mendapatkan gaji bulanan, tapi juga penghargaan dalam bentuk uang jika terjadi pemutusan kerja. 

Berlaku bagi orang yang sudah bekerja minimal 3 tahun dan sudah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 156 Ayat (3).

Cara menghitung uang penghargaan masa kerja mengikuti ketentuan berikut ini:

  • Jika masa kerja 3 tahun/lebih tetapi kurang dari 6 tahun = 2 bulan upah
  • Jika masa kerja 6 tahun/lebih tetapi kurang dari 9 tahun = 3 bulan upah
  • Jika masa kerja 9 tahun/lebih tetapi kurang dari 12 tahun = 4 bulan upah
  • Jika masa kerja 12 tahun/lebih tetapi kurang dari 15 tahun = 5 bulan upah
  • Jika masa kerja 15 tahun/lebih tetapi kurang dari 18 tahun = 6 bulan upah
  • Jika masa kerja 18 tahun/lebih tetapi kurang dari 21 tahun = 7 bulan upah
  • Jika masa kerja 21 tahun/lebih tetapi kurang dari 24 tahun = 8 bulan upah
  • Jika masa kerja 24 tahun atau lebih = 10 bulan upah

Uang Penggantian Hak (UPH)

Selain kedua hal yang sudah disebutkan di atas, saat terjadi PHK karyawan berhak mendapatkan uang penggantian hak sebagai pesangon yang harus dibayarkan oleh perusahaan.diatur dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 156 Ayat (4). 

  • Dapat dicairkan jika cuti tahunan belum sempat diambil atau belum gugur
  • Biaya yang dihitung saat pekerja dan keluarganya melakukan tugas ke daerah lain, yang cukup jauh atau sulit dijangkau. Wajib ditanggung oleh perusahaan tempat orang tersebut bekerja.
  • Adanya penggantian biaya perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar 15% dari uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja. 
  • Tercantum dalam perjanjian kerja dan peraturan perusahaan

Contoh kasus:

Alia mendapatkan gaji pokok 2 juta/bulan, dengan tunjangan transportasi 1 juta/bulan. Setelah 3 tahun 7 bulan masa kerjanya, dia mengalami PHK per 10 September. Sedangkan hak cuti tahunan yang sudah diambil adalah 4 hari dari hak cuti 12 hari/ tahun. 

Perhitungan Besaran Uang Pesangon Karyawan di PHK

  • Diketahui upah yang didapatkan sebesar:
    = Gaji Pokok + Tunjangan Transportasi
    = 2.000.000 + 1.000.000
    = 3.000.000
  • Uang Pesangon untuk karyawan dengan masa kerja 3 tahun 7 bulan (4 bulan upah)
    = 4 x 3.000.000
    = 12.000.000
  • Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) untuk karyawan masa kerja 3 tahun 7 bulan (2 bulan upah)
    = 2 x 3.000.000
    = 6.000.000
  • Uang Penggantian Hak:

– Hak Cuti = (Jumlah yang belum diambil / bulan) x upah tetap dalam 1 bulan

= ((Hak cuti Jan s.d. Sep) – 4 hari / 25 hari) x 3.000.000

= 9 – 425 x 3.000.000

= 525 x 3.000.000

= 480.000

– Hak Perumahan dan Pengobatan = 15% x jumlah uang pesangon dan UPMK

= 15/100 x (15.000.000+6.000.000)

= 3.150.000

Maka, jumlah seluruh kewajiban perusahaan yang harus dibayarkan 

= Uang Pesangon + UPMK + UPH

= 15.000.000 + 6.000.000 + (480.000 + 3.150.000)

= 24630000

Kesimpulan

Baca juga: Pengertian Dana Pensiun, Jenis dan UU yang Mengatur

Dengan adanya kebijakan yang sudah diatur oleh pemerintah ini diambil dengan tujuan menghindari konflik antara karyawan dengan perusahaan yang melakukan kebijakan ekstrim. Juga melindungi hak para pekerja yang ada di Indonesia.

Scroll to Top