Cara Menghitung THR untuk Karyawan Tetap, Kontrak &Lepas

Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) selalu menjadi momen yang dinanti oleh para pekerja. Biasa diberikan dalam bentuk sejumlah uang, dengan nominal yang berbeda-beda. 

Jika dilihat secara definisinya maka sejumlah uang ini, merupakan hak yang didapatkan para pekerja. Dalam hal ini pengusaha atau pemberi kerja adalah pihak yang wajib memberikan hak ini kepada pekerjanya. 

Dalam hal ini, Hari Raya Keagamaan menjadi acuannya. Bagi para pekerja yang beragama Islam maka akan diberikan pada Hari Raya Idul Fitri, sedangkan mereka yang beragama Katolik & Protestan maka akan diberikan pada Hari Raya Natal. Acuan ini juga berlaku bagi mereka yang beragama Hindu maupun Budha. Sehingga perlu diingat kalau pendapatan non upah ini berlaku untuk karyawan seluruh agama.

Undang-Undang yang Mengatur Tentang THR

Baca juga: Berapa Bonus THR Yang Anda Dapatkan Sesuai Peraturan Pemerintah

Seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 yang berisi:

  • Setiap badan kerja baik perusahaan, yayasan, perseorangan atau perkumpulan yang mempekerjakan orang lain, wajib memberikan THR. Diberikan pada pekerja yang sudah memiliki masa kerja 1 (satu) bulan) secara terus menerus atau lebih.
    Berlaku bagi seluruh karyawan dengan status kerja apapun, baik karyawan tetap, karyawan kontrak, maupun paruh waktu.
  • Bagi karyawan yang mempunyai masa kerja minimal 1 (satu) bulan tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, diberikan THR secara proporsional sesuai masa kerja. 
    Namun jika kedua belah pihak antara perusahaan dan pekerja telah menyepakati perjanjian tertentu yang tidak seperti kedua ketentuan di atas maka tentunya perjanjian tersebut juga harus dilakukan.

Ketentuan Mengenai Tunjangan Hari Raya

Seperti yang sudah diketahui sebelumnya jika THR merupakan kewajiban setiap perusahaan kepada pekerjanya. Aturan ini sendiri dilandasi peraturan resmi Kementerian Ketenagakerjaan pada tahun 2016.

a. Besaran Tunjangan Hari Raya 

Setiap besarnya uang yang diterima dihitung berdasarkan lama kerja dan jumlah gaji pekerja di setiap perusahaan. Secara umum, bagi mereka yang sudah bekerja selama 12 bulan atau lebih harus menerima satu kali gaji, tanpa tambahan tunjangan. 

Sedangkan bagi yang baru memulai kerja <1 kebawah, maka akan disesuaikan dengan kebijakan perusahaan. Besaran ini tidak terpaku pada Peraturan Menteri saja, tapi sesuai perjanjian yang disepakati karyawan dan perusahaan.

b. Waktu Pemberian

Dalam Permenaker Nomor 6 Tahun 2016, pemberian THR diberikan satu kali dalam setahun. Sedangkan pada tahun 2019, Menteri Ketenagakerjaan, juga menginformasikan jika pengusaha wajib membayarkan tunjangan karyawannya paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya. Jika terlambat maka perusahaan akan diberikan sanksi yang berlaku dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Pengusaha wajib membayarkan pendapatan non upah ini paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari Raya. Jika terjadi keterlambatan maka akan ada denda maupun sanksi yang tertulis dalam Permenaker No. 6/2016 Pasal 10, perusahaan akan dikenai denda sebesar 5% dari total THR yang harus dibayarkan, sejak berakhirnya batas waktu kewajiban perusahaan untuk membayar. 

Sedangkan pada pasal 17 UU No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja, perusahaan yang melanggar ketentuan pembayaran dan penghitungan THR akan diancam dengan hukuman, baik seperti hukuman pidana kurungan denda, dikenakan beberapa sanksi administratif, dan maupun pembekuan kegiatan usaha. Namun perlu diingat denda yang berlaku tersebut tidak menghilangkan atau menghapuskan kewajiban perusahaan untuk tetap membayarkan THR kepada karyawannya 

C. Tunjangan Bagi yang Terkena PHK

Jika pekerja terkena PHK, tercatat sudah bekerja lebih dari 12 bulan, dan pemberhentiannya dilakukan dalam kurun waktu 30 hari menjelang hari raya, maka berhak menerima THR. 

Besarannya berbeda dan disesuaikan dengan upah dari karyawan tersebut. Akan tetapi ini tidak berlaku bagi karyawan yang kontraknya segera berakhir menjelang hari H. Landasan ini berlaku bagi perusahaan berskala kecil maupun besar.

Perhitungan THR bagi karyawan Tetap 

Bagi Anda atau perusahaan yang memiliki karyawan tetap yang sudah bekerja selama kurun waktu 12 (dua belas) bulan maka THR yang diterima sebagai berikut:

  1. Upah bersih atau upah tanpa tunjangan 
  2. Upah pokok yang juga termasuk tunjangan tetap. 

Dalam kasusnya seorang karyawan akan menerima THR sebesar 1x gaji per bulan jika memiliki masa kerja 12 bulan. Tapi bagi mereka bekerja kurang dari setahun dan memiliki status ini, maka akan dihitung secara proposional dengan rumus

THR = Masa Kerja (bulan) x 1 Bulan Upah
___________________________________________
12 Bulan

Sebagai Contoh, Pak Markus adalah karyawan tetap yang sudah mengabdi selama 12 bulan. Jumlah Gaji yang diperoleh selama 1 bulan adalah 7.000.000 (termasuk tunjangan) Maka THR yang 12 X 7.000.000 kemudian dibagi 12, yaitu 7.000.000. 

Perhitungan THR Bagi Karyawan Kontrak 

Sesuai dengan aturan pemerintah di atas yang menyebutkan kalau pendapatan non upah juga diberikan kepada karyawan yang berstatus kontrak maupun paruh waktu. Seperti yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, PKWT berlaku untuk pekerjaan-pekerjaan dalam kondisi berikut:

  • Sifatnya sementara atau bahkan sekali selesai
  • Pekerjaan yang diperkirakan akan selesai dalam kurun waktu maksimal tiga tahun
  • Pekerjaan yang bersifat musiman
  • Berhubungan kegiatan baru, produk baru, atau produk tambahan yang masih dalam proses pencobaan

Cara menghitung THR untuk karyawan kontrak tidak jauh berbeda dari karyawan tetap, namun perlu diperhatikan kalau ada perbedaan tentang jangka waktu berakhirnya hubungan kerja. 

THR = Masa Kerja (bulan) x 1 Bulan Upah
___________________________________________
12 Bulan

Sebagai contoh pak Julius adalah karyawan kontrak yang bekerja selama 10 bulan. Gaji yang diperoleh selama 1 bulan adalah 5.000.000 (termasuk tunjangan) 

Maka THR yang didapat Pak Jimin adalah 10 X 5.000.000 kemudian dibagi 12, yaitu 4.166.000

Seperti yang telah diatur Permenaker No. 6/2016 telah mengatur hal ini, bahwa karyawan dengan sistem Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT – karyawan tetap) yang sudah tidak bekerja terhitung sejak tiga puluh hari sebelum hari raya keagamaan, maka tetap berhak mendapatkan THR.

Baca juga: Lakukan Langkah Ini Saat Menghitung Bonus Karyawan

Namun, jika hubungan kerja berakhir lebih dari tiga puluh hari sebelum hari raya keagamaan, maka ia tidak berhak mendapatkan THR.

Sedangkan bagi pekerja dengan sistem PKWT, tidak ada kebijakan tentang batasan waktu tiga puluh hari seperti yang berlaku pada karyawan tetap. Secara sederhana THR diberikan berdasarkan masa kerja dan bukan status masa kerja. 

Kapan THR harus dibayar oleh perusahaan?

Pengusaha wajib membayarkan pendapatan non upah ini paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari Raya. Jika terjadi keterlambatan maka akan ada denda maupun sanksi yang tertulis dalam Permenaker No. 6/2016 Pasal 10, perusahaan akan dikenai denda sebesar 5% dari total THR yang harus dibayarkan, sejak berakhirnya batas waktu kewajiban perusahaan untuk membayar. 

Sedangkan pada pasal 17 UU No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja, perusahaan yang melanggar ketentuan pembayaran dan penghitungan THR akan diancam dengan hukuman, baik seperti hukuman pidana kurungan denda, dikenakan beberapa sanksi administratif, dan maupun pembekuan kegiatan usaha. Namun perlu diingat denda yang berlaku tersebut tidak menghilangkan atau menghapuskan kewajiban perusahaan untuk tetap membayarkan THR kepada karyawannya 

Kesimpulan

Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) mnejadi hak para pekerja, namun untuk besarannya sangat berbeda-beda. Sesuai dengan ketentuan mengenai Tunjangan Hari Raya yang dilandasi peraturan resmi Kementerian Ketenagakerjaan pada tahun 2016, serta perjanjian kerja antara perusahaan dan karyawan. Bagi perusahaan yang melanggar maka akan mendapatkan sanksi seperti yang tercantum Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Scroll to Top