Cara Menghitung THR untuk Karyawan Tetap, Kontrak &Lepas

cara menghitung thr

Cara Menghitung THR untuk Karyawan Tetap, Kontrak &Lepas

Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) selalu menjadi momen yang dinanti oleh para pekerja. Biasa diberikan dalam bentuk sejumlah uang, dengan nominal yang berbeda-beda. 

 

Dalam hal ini, Hari Raya Keagamaan menjadi acuannya. Bagi para pekerja yang beragama Islam maka akan diberikan pada Hari Raya Idul Fitri, sedangkan mereka yang beragama Katolik & Protestan maka akan diberikan pada Hari Raya Natal. Acuan ini juga berlaku bagi mereka yang beragama Hindu maupun Budha. Sehingga perlu diingat kalau pendapatan non upah ini berlaku untuk karyawan seluruh agama.

 

Undang-Undang yang Mengatur Tentang THR

 

Seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 yang berisi:

 

  • Setiap badan kerja baik perusahaan, yayasan, perseorangan atau perkumpulan yang mempekerjakan orang lain, wajib memberikan THR. Diberikan pada pekerja yang sudah memiliki masa kerja 1 (satu) bulan) secara terus menerus atau lebih. 

 

Berlaku bagi seluruh karyawan dengan status kerja apapun, baik karyawan tetap, karyawan kontrak, maupun paruh waktu.

 

  • Bagi karyawan yang mempunyai masa kerja minimal 1 (satu) bulan tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, diberikan THR secara proporsional sesuai masa kerja. 

 

Namun jika kedua belah pihak antara perusahaan dan pekerja telah menyepakati perjanjian tertentu yang tidak seperti kedua ketentuan di atas maka tentunya perjanjian tersebut juga harus dilakukan.

 

Perhitungan THR bagi karyawan Tetap 

 

Bagi Anda atau perusahaan yang memiliki karyawan tetap yang sudah bekerja selama kurun waktu 12 (dua belas) bulan maka THR yang diterima sebagai berikut:

 

  1. Upah bersih atau upah tanpa tunjangan 
  2. Upah pokok yang juga termasuk tunjangan tetap. 

 

Baca Juga  5 Tips Tetap Produktif Kerja Dari Rumah

Dalam kasusnya seorang karyawan akan menerima THR sebesar 1x gaji per bulan jika memiliki masa kerja 12 bulan. Tapi bagi mereka bekerja kurang dari setahun dan memiliki status ini, maka akan dihitung secara proposional dengan rumus

 

THR = Masa Kerja (bulan) x 1 Bulan Upah


                                                       12 bulan   

 

Perhitungan THR Bagi Karyawan Kontrak 

 

Sesuai dengan aturan pemerintah di atas yang menyebutkan kalau pendapatan non upah juga diberikan kepada karyawan yang berstatus kontrak maupun paruh waktu. Seperti yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, PKWT berlaku untuk pekerjaan-pekerjaan dalam kondisi berikut:


– Sifatnya sementara atau bahkan sekali selesai
-Pekerjaan yang diperkirakan akan selesai dalam kurun waktu maksimal tiga tahun
-Pekerjaan yang bersifat musiman
-Berhubungan kegiatan baru, produk baru, atau produk tambahan yang masih dalam proses pencobaan

 

Cara menghitung THR untuk karyawan kontrak tidak jauh berbeda dari karyawan tetap, namun perlu diperhatikan kalau ada perbedaan tentang jangka waktu berakhirnya hubungan kerja. 

 

Seperti yang telah diatur Permenaker No. 6/2016 telah mengatur hal ini, bahwa karyawan dengan sistem Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT – karyawan tetap) yang sudah tidak bekerja terhitung sejak tiga puluh hari sebelum hari raya keagamaan, maka tetap berhak mendapatkan THR. 

 

Namun, jika hubungan kerja berakhir lebih dari tiga puluh hari sebelum hari raya keagamaan, maka ia tidak berhak mendapatkan THR.

 

Sedangkan bagi pekerja dengan sistem PKWT, tidak ada kebijakan tentang batasan waktu tiga puluh hari seperti yang berlaku pada karyawan tetap. Secara sederhana THR diberikan berdasarkan masa kerja dan bukan status masa kerja. 

Baca Juga  Protokol Kesehatan Wajib di Kantor saat New Normal

 

Kapan THR harus dibayar oleh perusahaan?

 

Pengusaha wajib membayarkan pendapatan non upah ini paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari Raya. Jika terjadi keterlambatan maka akan ada denda maupun sanksi yang tertulis dalam Permenaker No. 6/2016 Pasal 10, perusahaan akan dikenai denda sebesar 5% dari total THR yang harus dibayarkan, sejak berakhirnya batas waktu kewajiban perusahaan untuk membayar. 

 

Sedangkan pada pasal 17 UU No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja, perusahaan yang melanggar ketentuan pembayaran dan penghitungan THR akan diancam dengan hukuman, baik seperti hukuman pidana kurungan denda, dikenakan beberapa sanksi administratif, dan maupun pembekuan kegiatan usaha. Namun perlu diingat denda yang berlaku tersebut tidak menghilangkan atau menghapuskan kewajiban perusahaan untuk tetap membayarkan THR kepada karyawannya