Penjelasan Lengkap Acuan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Indonesia

Penjelasan Lengkap Acuan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Indonesia

Dalam bekerja resiko kecelakaan dapat berpotensi kapan saja, terutama bagi para pekerja yang bekerja di bidang konstruksi, tambang, pemadam kebakaran, dan jenis pekerjaan lainnya yang beresiko tinggi. Namun bukan keselamatan pekerja kantoran, dapat dianggap sepele. Sehingga kesadaran mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja menjadi sangat diperlukan seperti yang tertulis dalam Undang-Undang No. 1/1970 dan No. 23/1992 

 

Dengan diaturnya Undang-Undang di atas maka diharapkan keselamatan dan kesehatan kerja menjadi prioritas. Di bawah ini adalah beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan dan beserta ulasan selengkapnya

 

Apa yang Dimaksud Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)?

 

Merupakan sebuah situasi yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang ada di tempat kerja tersebut. Sekaligus untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan  

 

Bagaimana Undang-Undang yang Mengatur K3 di Indonesia?

 

  • Undang-Undang yang mengatur K3 adalah sebagai berikut :
  • Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
  • Undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.

 

Siapa Saja yang Berhak Menerima Keselamatan dan Kesehataan Kerja?

 

Merujuk pada peraturan resmi terkait Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dapat dilihat bahwa seluruh pekerja yang berada dimanapun, dan apapun tempat kerjanya baik di darat, di permukaan air, di dalam air, tanah, maupun di udara, dan berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia berhak untuk mendapatkan hak ini

 

Apa Saja Kewajiban dan Hak Para Pekerja yang Berkaitan Dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja?

 

Sesuai dengan pasal 12 UU No.1 tahun 1970 mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja, kewajiban dan hak tenaga kerja adalah sebagai berikut :

 

  • Diwajibkan memberikan keterangan yang benar jika ditanya oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja
  • Harus memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan.
  • Mentaati & mematuhi semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan
  • Meminta pada pengurus agar semua syarat keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan 
  • Menyatakan keberatan kerja jika mendapatkan pekerjaan yang tidak memenuhi syarat yang tidak memiliki keselamatan dan kesehatan kerja, serta adanya alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan, kecuali dalam hal-hal khusus yang sudah ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang dapat dipertanggung-jawabkan.
Baca Juga  Beberapa Tips Motivasi Kerja di Awal Bulan Puasa

 

Apa Saja Tugas Pengawas Dalam Hal Terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja?

 

Pengawas atau pengurus menjadi orang yang mempunyai tugas memimpin langsung sesuatu tempat kerja atau bagiannya yang sudah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan pasal 8, 9, 11 dan 14 Undang – Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pengurus memiliki tanggung jawab :

 

  • Pengurus wajib untuk memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat – sifat pekerjaan yang diberikan padanya.
  • Pengurus wajib memeriksa semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, secara berkala pada Dokter yang ditunjuk oleh Pengusaha dan dibenarkan oleh Direktur
  • Menunjukan norma-norma mengenai pengujian kesehatan ditetapkan dengan peraturan perundangan.
  • Pengurus diwadjibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang : 

 

a. Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya yang dapat timbul dalam tempat kerjanya

 

b. Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan jang diharuskan dalam tempat kerajnya

 

 c. Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan

 

d. Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya 

 

  • Pengurus wajib bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan bagi tenaga kerja yang berada dalam pimpinannya, dalam pencegahan kecelakaan kerja dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, pula dalam pemberian pertolongan pertama dalam kecelakaan.
  • Pengurus wajib untuk memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi usaha dan tempat kerja yang dijalankan.
  • Pengurus harus melaporkan kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnnya, pada pedjabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.
  • Secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan, sehelai Undang-undang ini dan semua peraturan pelaksanaannya yang berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca dan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli kesehatan kerja.
Baca Juga  Contoh Template Absensi Karyawan Paling Populer di Perusahaan

 

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

 

Undang-Undang ini telah mengatur semua hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan mulai dari hak maternal, cuti upah kerja, jam kerja, hingga keselamatan dan kesehatan kerja.

 

Namun untuk melengkapI Anda berikut adalah penjelasan mengenai Undang-undang terkait dari seperti adanya Peraturan Pemerintah (PP) dan Keputusan Presiden terkait penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

 

  • Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan
  • Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit Yang Timbul Akibat Hubungan Kerja
  • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
  • Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida