Penjelasan lengkap Seputar Pajak Penghasilan Badan

Saat pengusaha atau perusahaan mendapatkan keuntungan, mereka wajib membayar pajak terutama pajak penghasilan badan, yang dikenakan dengan jumlah yang berbeda-beda tergantung dengan industri dan kebijakan usaha. Berikut ini adalah subjek dan objek pajak badan yang harus Anda ketahui

Subjek dan Objek Pajak Badan

a. Subjek Pajak Badan

Merupakan setiap Badan Usaha yang diberikan kewajiban untuk membayar pajak, baik dalam periode bulan maupun tahun dan disetor kepada negara.

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), yang termasuk dalam pengertian Badan adalah sebagai berikut:

Baca juga: Perbedaan Antara e-SPT Tahunan Dan e-SPT Masa

  1. Perseroan Terbatas (PT)
  2. Perseroan Lainnya
  3. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
  4. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
  5. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
  6. Bentuk Usaha Tetap
  7. Dana Pensiun
  8. Firma
  9. Kongsi
  10. Koperasi
  11. Kontrak Investasi Kolektif (KIK)
  12. Lembaga dan bentuk badan lainnya
  13. Perkumpulan
  14. Persekutuan
  15. Organisasi Sosial Politik
  16. Organisasi Masyarakat
  17. Organisasi lainnya dengan nama dan bentuk apapun
  18. Yayasan

b. Objek PPh Badan

Merupakan Subjek Badan dalam negeri yang menjadi objek PPh, dan memiliki penghasilan baik dari dalam maupun dari luar negeri seperti yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang PPh yang meliputi:

  1. Bunga termasuk  premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
  2. Dividen
  3. Hadiah dari kegiatan dan penghargaan.
  4. Iuran yang diterima perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
  5. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, terkecuali tanah dan bangunan.
  6. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan nominal yang ditetapkan.
  7. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan.
  8. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
  9. Laba Usaha
  10. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
  11. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
  12. Peraturan Pemerintah.
  13. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
  14. Surplus Bank Indonesia.
  15. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
  16. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva tetap.

Jenis Pajak Penghasilan Badan

Pada umumnya, ada dua jenis pajak yang harus dibayar dan dilaporkan oleh Wajib Pajak Badan, yaitu Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Berikut penjelasannya:

1. Pajak Penghasilan (PPh)

a. PPh 21

Pemotongan langsung atas penghasilan pekerjaan jasa atau kegiatan, dalam bentuk apapun yang diterima oleh Wajib Pajak dan selanjutnya  di setorkan ke kas negara melalu bank persepsi. 

b. Pajak Penghasilan Pasal 22

Pemungutan pajak yang dibebankan kepada Wajib Pajak pada badan usaha tertentu karena adanya aktivitas perdagangan terkait dengan ekspor, impor, maupun re-impor.

c. Pajak Penghasilan Pasal 23

Pemotongan pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, hadiah maupun penghargaan, di samping yang telah dipotong PPh Pasal 21. Jenis pajak ini akan diberlakukan saat ada transaksi di antara dua pihak. 

Baca juga: Cara Membuat Faktur Pajak yang Harus Diketahui Setiap Pengusaha!

d. Pajak Penghasilan Pasal 25

Mengatur angsuran pajak yang berasal dari jumlah pajak penghasilan terutang menurut SPT PPh dikurangi PPh yang telah dipungut serta PPh yang dibayar atau terutang di Luar Negeri dan boleh dikreditkan.

e. Pajak Penghasilan Pasal 26

Pajak yang dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari dalam negeri dan diterima Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia.

f. Pajak Penghasilan Pasal 29

Mengatur atas jumlah pajak terutang dari suatu perusahaan dalam satu tahun pajak lebih besar dari jumlah kredit pajak yang telah dipotong oleh pihak lain, serta telah disetorkan. Nantinya pajak yang bersangkutan akan dikurangi dengan kredit PPh (PPh Pasal 21, 22, 23, dan 24) dan PPh Pasal 25. Wajib Pajak wajib melunasinya sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dilaporkan.

g. Pajak Penghasilan Pasal 15

Laporan pajak yang berhubungan dengan Norma Perhitungan Khusus untuk golongan Wajib Pajak yang bergerak pada sektor penerbangan internasional, perusahaan asuransi luar negeri, gas dan geothermal, pelayaran hingga perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangunan serah guna.

h. Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)

Berkaitan dengan pajak yang dipungut dari penghasilan yang dipotong dari bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga simpanan yang dibayarkan koperasi, hadiah undian, transaksi saham dan sekuritas lainnya, serta transaksi lain sebagaimana diatur dalam peraturan yang ditetapkan.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

a. Pajak Pertambahan Nilai

Pajak yang dibebankan untuk semua pertambahan nilai dari Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). Nilai PPN yang ditambahkan biasanya merupakan jenis pajak konsumsi seperti Value Added Tax (VAT) atau Goods and Services Tax (GST).

b. Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)

Pajak yang dikenakan atas barang atau produk yang dianggap barang mewah. Umumnya dikonsumsi oleh masyarakat kalangan masyarakat berpenghasilan tinggi, atau dilakukan produsen yang mengimpor barang dalam kegiatan usaha.

Scroll to Top