Pendapatan Asli Daerah Menurut Undang-Undang Terbaru

Pendapatan Asli Daerah Menurut Undang-Undang Terbaru

PAD atau disingkat sebagai Pendapatan Asli Daerah, merupakan penerimaan yang berasal dari sumber-sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu, dan dipungut berdasarkan Undang-undang yang berlaku di Indonesia yaitu Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

 

Secara umum dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, seperti pajak daerah, hasil perusahaan milik daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan asli daerah yang sah.

 

Menurut para ahli Pendapatan Asli Daerah memiliki beberapa definisi seperti:

 

Fauzi dan Iskandar (1984:44)

 

Merupakan pemasukan atau penerimaan yang diterima dalam kas daerah, yang bersumber dari wilayahnya masing-masing. Pada umumnya dipungut berdasarkan dengan Peraturan Daerah yang tercantum pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipergunakan untuk keperluan daerah. Sehingga tiap-tiap daerah harus mengupayakan agar dapat dipungut seintensif mungkin. 

 

Isdijoso (2002)

 

Pendapatan Asli Daerah yang merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang merupakan hasil perusahaan milik daerah, maupun Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam. Pendapatan Asli Daerah ini merupakan pendapatan yang perlu diupayakan atau dicari setiap Pemerintah Daerah dengan berlandaskan kepada ketentuan yang mengatur tentang penggalian sumber-sumber keuangan tersebut (Nasution, 2003).

 

Mardiasmo (2002)

 

Pendapatan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hasil perusahaan milik daerah, retribusi daerah, dan sumber lainnya yang merupakan pendapatan asli daerah yang sah.

 

Samsubar Saleh (2003)

 

Komponen yang menjadi penentu apakah pemerintah Kabupaten/Kota tersebut dapat dikategorikan mandiri dalam otonomi daerah saat ini. Sekaligus menjadi salah satu indikator tingkat kemandirian daerah yang harus diperhatikan. 

 

Guritno Mangkosubroto (1997)

 

Pada umumnya penerimaan yang didapatkan pemerintah nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Dapat dibedakan menjadi penerimaan pajak dan bukan pajak.

Baca Juga  Ketentuan dan Cara Hitung Lemburan Berdasarkan Depnaker 2019

 

Dalam penerimaan pemerintah umumnya berasal dari pinjaman pemerintah, baik dari dalam negeri maupun pinjaman yang berasal dari luar negeri.

 

Warsito (2001:128)

 

 Dapat dikatakan jika PAD bersumber dan dipungut pendapatan yang oleh pemerintah daerah. Terdiri dari pajak daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), restribusi daerah, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

 

Herlina Rahman(2005:38) 

 

Bersumber dari hasil pajak daerah , dan merupakan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta bagian dari pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otoda sebagai wujud asas desentralisasi.

 

Sumber Pendapatan Asli Daerah menurut DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

 

  1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), adalah pendapatan yang didapat daerahdengan cara memungutnya berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD sendiri bertujuan untuk memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.
  2. Dana Perimbangan, adalah dana yang datang dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah, dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
  3. Pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, yang meliputi dana darurat, hibah, dan lain-lain. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Jenis-jenis PAD menurut DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

 

  1. Pajak daerah, adalah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat kontribusi wajib kepada daerah yang terutang (UU No. 28 tahun 2009).
  2. Retribusi daerah, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa maupun pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan (UU No. 28 tahun 2009).
  3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang ditetapkan dengan Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Lain-lain PAD yang sah, serta terdiri atas (a) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (b) hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (c) jasa giro; (d) pendapatan bunga; (e) tuntutan ganti rugi; (f) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan (g) komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.
Baca Juga  HR Conference Terbesar Tahun ini Digelar!