Pengertian Dana Pensiun, Jenis dan UU yang Mengatur

Pengertian Dana Pensiun, Jenis dan UU yang Mengatur

Dana pensiun diperlukan saat Anda berhenti bekerja karena usia, dan menurut UU No. 13 Tahun 2003 tidak mengatur batas usia pensiun (BUP) untuk pekerja sektor swasta.

 

Dalam Pasal 154 huruf c UU Ketenagakerjaan juga menegaskan mengenai batas usia pensiun ditetapkan dalam Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perundangan seperti yang terkait dengan masa pensiun. Secara umum batas usia pensiun normal berada pada 55 tahun dan batas usia pensiun wajib maksimum 60 tahun.

 

Program jasa pensiun yang diperuntukan bagi para karyawan ini bertujuan untuk memberikan rasa aman, terutama untuk mereka yang tidak bisa produktif lagi pada usia pensiun. Sementara itu bagi pekerja yang berusia muda, manfaat ini menjadi motivasi dan bentuk penghargaan atas pekerjaan mereka. 

 

Apa Itu Dana Pensiun?

 

Merupakan hak pekerja  yang sudah bekerja dalam kurun waktu tertentu, telah memasuki usia pensiun maupun terkait dengan perjanjian kerja yang telah disepakati. 

 

Setiap dana yang dipungut dari masyarakat, nantinya akan dikelola oleh lembaga resmi seperti yang tercantum dalam Undang – undang nomor 11 tahun 1992. Dana akan dikembalikan dalam bentuk pensiun setelah jangka waktu maupun alasan tertentu.

 

Nantinya iuran dana pensiun ini akan dipotong dari pendapatan karyawan itu sendiri, lalu akan di investasikan menjadi sebuah kegiatan usaha yang memberikan keuntungan.

 

Jenis Dana Pensiun 

 

  • Pensiun Normal, Di Indonesia umumnya perusahaan memiliki kebijakan jika masa pensiun rata-rata seseorang ada pada usia 55 tahun dan 60 tahun pada profesi tertentu.
  • Pensiun Dipercepat, merupakan kebijakan yang dilakukan perusahaan jika menginginkan pengurangan karyawan.
  • Pensiun Ditunda, dilakukan atas permintaan karyawan bukan karena usia pensiun, namun  karyawan tersebut berhenti bekerja. Sehingga dana pensiun miliknya akan baru keluar pada masa umur karyawan ini telah memasuki masa pensiun.
  • Pensiun Cacat, diberikan bagi karyawan yang mengalami kecelakaan, atau dianggap tidak mampu dipekerjakan seperti sedia kala. Dana ini bisa diambil meskipun umurnya belum memenuhi masa pensiun.
Baca Juga  Jam Istirahat Dihitung ke Dalam Jam Kerja Karyawan?

 

Undang-Undang yang mengatur dana Pensiun

 

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 167 dan Pasal 156 ayat 4.

 

Pengusaha yang telah mengikutkan karyawan pada program pensiun dan iurannya telah dibayarkan penuh oleh perusahaan, maka pekerja  tidak berhak mendapatkan:

 

  • Uang pesangon (Pasal 156 ayat 2)
  • Uang penghargaan masa kerja (Pasal 156 ayat 3)

 

Akan tetapi UU ini juga menegaskan jika karyawan berhak atas uang pengagntian hak jika:

 

  • Program pensiun yang didaftarkan oleh perusahaan nominalnya lebih kecil daripada jumlah 2x uang pesangon dan 1x uang penghargaan masa kerja, maka selisihnya harus dibayarkan oleh pengusaha.
  • Jika perusahaan telah mengikutsertakan karyawan dalam program pensiun yang iurannya telah dibayarkan kedua belah pihak baik, yaitu pengusaha dan pekerja, maka mereka dapat memperoleh uang pesangon dari selisih uang pensiun yang  telah dibayarkan sebelumnya.
  • Bila pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun, maka pengusaha wajib memberikan kepada pekerja/buruh seperti :

 

  • Uang pesangon sebesar 2 x (Pasal 156 ayat 2)
  • Uang penghargaan masa kerja 1x (Pasal 156 ayat 3)
  • Uang penggantian hak (Pasal 156 ayat 4)

 

UU No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menetapkan jika pengelola dana pensiun atau Jaminan Hari Tua (JHT) untuk sektor swasta adalah Jamsostek. Serta bisa dibayarkan sekaligus atau berkala.

 

Selain itu penerima JHT adalah mereka yang telah mencapai usia 55 tahun atau yang dinyatakan cacat tetap oleh dokter (pasal 14 ayat 1). 

 

Sedangkan jika yang bersangkutan meninggal dunia, maka dana JHT akan diserahkan kepada pihak keluarga inti seperti pada Undang-undang No. 11 tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai (Pegawai Negeri Sipil) dan Pensiun Janda/Duda Pegawai

Baca Juga  Alasan Mengapa Software Payroll Terbaik Dibutuhkan oleh Perusahaan di Masa Kini

 

  • Pegawai negeri sipil (PNS) dan anggota militer yang memasuki usia pensiun berhak mendapatkan tunjangan pensiun bulanan dan tunjangan hari tua yang dibayarkan sekaligus.
  • Besar dana pensiun yang diberikan sebesar  2,5% dari gaji bulanan, lalu terakhir dikalikan dengan jumlah tahun pengabdian, maksimum 80%
  • Jumlah dana jaminan hari tua adalah keseluruhan yang diberikan merupakan jumlah tahun pengabdian, gaji akhir, dan 0,6 (faktor yang ditentukan oleh Menteri Keuangan)