Perjanjian Kerja bersama dan Poin Penting yang Harus Diketahui!

Dalam aktivitas baik antar perusahaan lainnya baik karyawan dan pihak yang terlibat dalam usaha, tentunya harus ada dokumen yang mengikat yaitu perjanjian kerja bersama.

Dalam dokumen ini kesepakatan antara kedua belah pihak akan dimuat dalam dokumen yang isinya telah disepakati bersama. Akan tetapi dalam pembuatannya ada beberapa hal penting yang perlu dipahami. Simak  penjelasannya di bawah ini.

Perjanjian Kerja Bersama

Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (21) tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), perjanjian kerja bersama adalah hasil kesepakatan antara satu atau lebih serikat pekerja dengan beberapa pengusaha atau sekelompok pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kepada dua belah pihak.

Baca juga: Sudah Tahu Cara Menghitung Analisis Beban Kerja Secara Akurat?

Serikat pekerja yang bisa melakukan kesepakatan perjanjian ini harus  tercatat dalam instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Terkait dengan hal ini Instansi yang dimaksud adalah:

  1. Dinas Ketenagakerjaan tingkat kabupaten atau kota bagi  perusahaan yang wilayah kerjanya terdapat dalam satu wilayah kabupaten atau kota.
  2. Dinas Ketenagakerjaan tingkat provinsi jika wilayah kerja perusahaan terdapat pada lebih dari satu kabupaten atau kota.
  3. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja untuk perusahaan yang terdapat pada lebih dari satu provinsi.

 Latar Belakang Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama

Pengusaha yang mempekerjakan pekerja dengan jumlah minimal sepuluh orang wajib membuat Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, peraturan ini diatur dalam Undang-Undang no.13/2003 pasal 108 mengharuskan Konvensi ILO no. 98 tentang berlakunya dasar-dasar dari hak untuk bernegosiasi dan berunding bersama.

Karena memang diperlukan untuk adanya kejelasan mengenai tata tertib, mengenai hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja yang berada dalam suatu perusahaan.

Komponen penting yang perlu diketahui:

  1. Saat membuat perjanjian PKB harus dibuat secara tertulis menggunakan huruf latin dan bahasa Indonesia yang benar.
  2. Jika PKB dibuat tidak menggunakan bahasa Indonesia maka harus tetap diterjemahkan sesuai dengan aturan yang berlaku.
  3. Perjanjian Kerja Bersama berlaku maksimal selama dua tahun.
  4. JIka ingin memperpanjang perjanjian maka paling lama masa berlakunya adalah satu tahun sesuai dengan perjanjian tertulis.
  5. Negosiasi atau perundingan selanjutnya dapat dimulai paling cepat dalma kurun waktu tiga bulan.
  6. Jika belum ada kesepakatan yang terjadi seperti yang tertera pada poin lima, maka perjanjian yang  berlaku hanya dalam satu tahun saja.
  7. Dalam pembuatannya perjanjian ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang- undangan
  8. Jika kedapatan ada isi perjanjian yang bertentangan dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku, maka PKB dianggap batal demi hukum dan yang berlaku adalah peraturan perundang- undangan
  9. Dalam satu perusahaan hanya boleh membuat satu PKB di perusahaan.    

Namun dalam Pasal 124 ayat (1) UU Ketenagakerjaan menentukan poin-poin yang harus ada di dalam PKB, seperti: 

  1. Hak dan kewajiban perusahaan;
  2. Hak dan kewajiban serikat pekerja;
  3. Jangka waktu dan tanggal dimulainya PKB; 
  4. Tanda tangan para pihak yang membuat PKB.

Baca juga: Perusahaan Wajib Tahu! Contoh dan Komponen Surat Pemberhentian Kerja

Sedangkan mengenai aturan tambahan lainnya, seperti promosi, kenaikan upah, dan perjanjian yang lainnya bisa disepakati lebih lanjut oleh para pihak terkait yaitu perusahaan dan karyawan itu sendiri.

Perbedaan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Perjanjian Kerja

Banyak yang menganggap perjanjian kerja sama bersama atau PKB, sama dengan perjanjian kerja pada umumnya. Akan tetapi dua hal ini sangat berbeda. 

Sederhananya kedua perjanjian ini berbeda dari cara berlakunya, serta pihak yang membuatnya. Jika PKB dibuat secara bersama-sama dan merupakan hasil perundingan antara perusahaan dan pekerja, dimana para pekerja bisa turut memberikan pendapatnya. Lalu PKB hanya satu yang berlaku dan mengikat pihak pembuatnya.

Berbeda dengan perjanjian kerja yang mengikat pekerja secara individu dan pekerja tidak memiliki hak atau kesempatan untuk memberikan saran dalam pembuatan perjanjian kerja yang berisi syarat-syarat kerja, kewajiban, hak yang diberikan. 

Setelah melihat ini kedua perjanjian ini berbeda bukan? Diharapkan nantinya setelah membaca artikel ini Anda baik perusahaan atau karyawan yang terlibat dapat lebih memahami apa itu perjanjian kerja bersama

Scroll to Top