Surat Peringatan Kerja

Menerima Surat Peringatan Kerja? Mungkin Ini Dia Alasannya

Bagi Anda yang bekerja seharusnya sudah mengetahui seluk beluk dunia pekerjaan lebih dalam, salah satunya adalah mengenai surat peringatan (SP). Umumnya dibuat tertulis serta diberikan untuk karyawan dari pihak HRD atau pihak yang memberi kerja.

Surat peringatan kerja juga bertujuan untuk mengatasi kinerja karyawan yang kurang maksimal, terlebih saat individu melakukan kesalahan ringan, sedang maupun berat.

Dari kategori kesalahan yang dibuat inilah nantinya akan berpengaruh pada surat peringatan yang diberikan. Pengusaha sendiri dapat memberikan surat peringatan satu, dua, dan tiga yang bisa mendasari pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerjanya.

Baca juga: Penting! Cara Membuat Surat Tugas Kerja dan Komponennya

Pemberian SP sesuai Dengan Hukum yang Berlaku di Indonesia

Sesuai dalam UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 pasal 161, perusahaan atau pihak pemberi kerja memiliki ketentuan saat akan memberikan SP

“Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut.”

  1. Pemberian surat peringatan  diterbitkan secara berurutan seperti  dimulai dari SP 1, lalu masuk ke tahap 2, hingga tahap 3 atau dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian kerja yang berlaku. 
  2. Jangka waktu penerbitan surat peringatan harus sesuai dengan aturan yang ditetapkan, dimana jika SP 1 di terbitkan berlaku untuk jangka waktu 6 bulan, dan saat karyawan melakukan pelanggaran dalam periode tersebut maka pemberi kerja diperbolehkan untuk menerbitkan SP 2 dengan jangka waktu 6 bulan ke depan.
  3. Jika pekerja melakukan pelanggaran dalam kurun waktu yang telah disebutkan di atas, maka perusahaan berhak menerbitkan SP 3 dengan jangka waktu 6 bulan, hingga pemecatan apabila terjadi kembali pelanggaran dalam kurun waktu yang sama. 

Alasan yang Menyebabkan Surat Peringatan Diberikan

Bagi perusahaan atau bagian Human Resource Development (HRD) berhak untuk memberikan peringatan tertulis kepada karyawannya jika menemukan beberapa pelanggaran yang tertera  di bawah ini:

  • Ketidakhadiran
    Dimana karyawan melakukan ketidakhadiran kerja tanpa alasan yang jelas, dan melakukannya secara terus menerus.
  • Keterlambatan
    Diberikan bagi karyawan yang tidak mengikuti aturan jam kerja perusahaan, seperti sering terlambat datang bekerja, dan dilakukan secara konsisten.
  • Tidak Menunjukan Performance 
    Berlaku bagi karyawan yang dalam periode kerjanya tidak maksimal, atau dinilai kurang produktif, serta tidak dapat memenuhi target yang telah ditentukan dengan alasan yang tidak jelas.
  • Melanggar Kebijakan
    Bagi karyawan yang mengabaikan atau melanggar peraturan yang dibuat oleh perusahaan, maupun saat membocorkan rahasia yang sifatnya hanya boleh berada pada lingkup internal. 
  • Mencuri
    Melakukan tidak kriminal seperti mencuri barang dari tempat kerja, maupun milik orang lain. Sehingga dapat diberi surat peringatan tertulis atau hukum pidana sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. 

Baca juga: Cara Meningkatkan Fokus Kerja Agar Tidak Melakukan Kesalahan

Konsekuensi Atas Pelanggaran Karyawan 

Sesuai dengan aturan yang berlaku pada masing-masing perusahaan, maka pekerja sangat disarankan untuk mengikuti aturan yang diberikan. Karena jika tidak tentunya akan ada konsekuensi yang diberikan seperti yang tertulis pada perjanjian kerja .

Selain  memberi peringatan pertama, demikian pula berlaku juga bagi peringatan kedua dan ketiga, dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 pasal 161. Bukan tidak mungkin ada peringatan lainnya yang bisa diberikan dalam bentuk lain seperti teguran lisan dari atasan. Namun yang paling fatal adalah saat karyawan melanggar kebijakan seperi membocorkan rahasia, mencuri dan tindak kriminal lainnya yang dapat membuat individu terkait diberhentikan tanpa surat pemberitahuan.

Pengesahan Surat Peringatan 

Dalam pembuatan dan pengesahannya, biasanya perusahaan akan melibatkan saksi untuk menandatangani, dan dimana dalam kasus ini harus ada etika yang menjelaskan agar saksi harus menghormati isi surat dan tidak membocorkannya pada pihak manapun. 

Selain itu umumnya pihak yang berwenang untuk terlibat di dalamnya adalah manajer, supervisor, atau HRD serta karyawan yang terlibat di dalamnya.  Namun bukan hal wajib bagi karyawan untuk menandatangani surat ini, karena jika isi surat yang diberikan tidak sesuai maka orang tersebut boleh menolaknya. 

Scroll to Top