Surat Setoran Pajak

Mengenal Surat Setoran Pajak, Fungsi, dan Jenisnya

Umumnya saat terjadi transaksi tentunya selalu akan disertai bukti penerimaan yang dapat dilihat dalam struk pembayaram, nota, atau kwitansi. Namun berbeda jika terkait pajak maka ada sarana lainnya yang bersifat khusus yaitu Surat Setoran Pajak (SSP). 

Apa Itu Surat Setoran Pajak (SSP)?

Merupakan bukti pembayaran atas penyetoran pajak kepada kas negara dengan menggunakan formulir dan dibayarkan melalui tempat resmi yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Dalam pengertian lain juga menyebutkan jika SSP menjadi surat yang dipergunakan wajib pajak untuk membayarkan pajak yang terutang ke dalam kas negara. Bentuk formulir surat setoran pajak dan penjelasannya telah tertulis dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomo PER-24/PJ/2013.

Fungsi Surat Setoran Pajak

Baca juga: Cara Menghitung PPN dan PPh dengan Mudah

Bagi wajib pajak yang telah menyelesaikan kewajibannya terkait dengan pajak, akan mendapat bukti pembayaran pajak yang telah disahkan atau telah mendapat validasi dari pejabat kantor atau pihak lainnya yang memiliki kewenangan dalam hal ini. Sehingga terlihat jelas jika SSP sangat berperan penting sebagai bukti dan sarana administrasi

Jenis Setoran Pajak

Surat Setoran Pajak Standar

Merupakan surat yang biasa digunakan para wajib pajak saat melakukan kewajibannya ke Kantor Penerima Pembayaran. Surat ini sendiri nantinya mempunyai tujuan sebagai bukti pembayaran dalam isi, ukuran dan bentuk dan dibuat rangkap lima.

Setiap rangkapnya sendiri akan diberikan kepada pihak yang berbeda-beda

  • Lembar pertama ditujukan kepada Wajib Pajak dan dipergunakan sebagai arsip.
  • Lembar kedua diperuntukan bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang diberikan melewati Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
  • Lembar ketiga akan digunakan Wajib Pajak saat melapor ke KPP.
  • Lembar keempat akan diberikan untuk  Kantor Penerima Pembayaran.
  • Lembar kelima akan dipergunakan sebagai arsip Wajib Pungut atau pihak berwenang lainya yang telah diatur dalam undang-undang perpajakan. 

Surat Setoran Pajak Khusus

Mempunyai fungsi yang ada pada SSP Standar dalam administrasi perpajakan dan menjadi bukti pembayaran yang dicetak oleh Kantor Penerima Pembayaran menggunakan mesin transaksi yang telah ditetapkan atau diatur oleh pemerintah.

SSP ini hanya dapat dicetak saat terjadi transaksi pembayaran sebanyak 2 lembar, yang dimana lembar pertama memiliki fungsi yang sama dengan lembar ke-1 dan lembar ke-3 SSP Standar. Selain itu juga dapat dicetak secara terpisah dan nantinya dapat dipergunakan dengan lembar ke-2 SSP Standar, serta diteruskan  kepada KPPN sebagai lampiran Daftar Nominatif Penerimaan (DNP).

Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (Impor)

Tertuju bagi importir dan bisa berbentuk dalam Surat Setoran Cukai, Pajak, dan Pabean. Surat jenis ini dibuat dalam enam rangkap dan diberikan kepada pihak- pihak tertentu seperti

  • Lembar 1a diberikan untuk KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai) melewati Penyetor.
  • Lembar 1b nantinya diberikan untuk Penyetor.
  • Lembar 2a diperuntukan untuk KPBC melalui KPPN.
  • Lembar 2b & 2c diberikan untuk KPP melalui KPPN.
  • Lembar 3a & 3b ditujukan kepada KPP melalui Penyetor.
  • Lembar 4 diberikan untuk Bank Persepsi atau Pos Indonesia.

Baca juga: Perbedaan Antara e-SPT Tahunan Dan e-SPT Masa

Surat Setoran Cukai Terkait Barang Kena Cukai dan PPN Hasil Tembakau Buatan dalam Negeri (SSCP)

Berbeda dengan surat lainnya, surat pajak ini berlaku bagi pengusaha untuk cukai atas Barang Kena Cukai dan PPN hasil tembakau buatan dalam negeri.

Akan dibuat dalam enam rangkap dan diberikan kepada yang berwenang seperti

  • Lembar 1a ditujukan KPBC yang diberikan melalui Penyetor.
  • Lembar 1b ditujukan untuk Wajib Pajak.
  • Lembar 2a ditujukan untuk KPBC melewati KPPN.
  • Lembar 2b ditujukan kepada untuk KPP melalui KPPN.
  • Lembar 3 ditujukan untuk KPP melewati Wajib Pajak.
  • Lembar 4 ditujukan kepada Bank Persepsi atau PT Pos Indonesia.

Bentuk Formulir SSP

Secara umum formulir pajak dibuat dalam empat rangkap, dan masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda. Dimana lembar pertama akan diberikan kepada wajib pajak, dan dipergunakan sebagai arsip.

Lalu lembar kedua diberikan kepada Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN), lalu embar ketiga digunakan wajib pajak  untuk melapor ke KPP. Serta lembar terakhir diberikan untuk arsip Kantor Penerimaan Pembayaran.

Namun perlu diketahui unutk beberapa hal ada kasus yang membutuhkan lebih dari 4 lembar formulir untuk arsip wajib pungut atau Bendahara Pemerintah/BUMN. Atau pihak lainnya yang terkait.  Juga setiap satu formulir SSP hanya dapat  digunakan hanya untuk satu jenis pajak dalam kurun masa satu tahun saja tergantung dengan kode surat tagihan pajak yang digunakan.

Scroll to Top